detikNews

Lagi, 3 Perusak Mobil Dinas Polda Sumsel Saat Demo Omnibus Law Ditangkap

Polisi kembali menangkap tiga orang yang diduga pelaku perusakan mobil dinas Polda Sumatera Selatan (Sumsel) saat demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Rabu, 14 Okt 2020 17:04 WIB

detikNews

NasDem Nilai Penangkapan Petinggi KAMI Wajar, Yakini Polisi Punya Bukti

"Wajar saja karena ada bukti yang di pegang oleh Polri," ujar Ahmad Sahroni.

Rabu, 14 Okt 2020 16:34 WIB

detikFinance

Ada Aturan Lembur di Omnibus Law Cipta Kerja, Maksimal 4 Jam/Hari

Omnibus Law Cipta Kerja atau UU nomor 11 tahun 2020 juga mengatur tentang waktu kerja, khususnya ketentuan apabila pekerja harus bekerja lembur.

Kamis, 05 Nov 2020 08:15 WIB

detikFinance

Lewat UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha Cukup Kantongi Nomor Induk Berusaha

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa meminta masyarakat tak salah paham soal hadirnya UUCK, terutama soal investor.

Jumat, 26 Mei 2023 21:23 WIB

detikNews

Said Aqil Minta Polisi Ungkap Aktor Intelektual Demo Ricuh Tolak Omnibus Law

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta polisi mengungkap aktor intelektual di balik kericuhan itu.

Sabtu, 10 Okt 2020 17:32 WIB

detikHot

Alasan Nagaswara Tuntut Gen Halilintar karena 'Lagi Syantik'

Lagu tersebut merupakan hits yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Akan tetapi, Gen Halilintar menggubah ulang lagu tersebut.

Minggu, 02 Feb 2020 21:02 WIB

detikNews

Sasa Orasi Pancasalah, PAN: Itu Ekspresi Cinta dan Peduli Bangsa

Menurut Ketua DPP PAN ini, orasi pancasalah dari Sasa adalah ekspresi peduli dan cinta bangsa-negara. Tidak ada niat buruk dari Sasa untuk menghina.

Sabtu, 10 Okt 2020 18:21 WIB

detikFinance

Pekerja Asing Bisa Dapat Bebas Pajak Penghasilan dalam Omnibus Law

Dari catatan detikcom yang dihimpun Minggu (10/11/2020), pekerja asing di Indonesia dalam Omnibus Law Cipta Kerja diberikan keistimewaan bebas pajak.

Minggu, 11 Okt 2020 15:33 WIB

detikNews

Gerindra Minta Kemenkum HAM Koreksi Typo 'PP Bisa Ubah UU' via Surat Resmi

"Baiknya Kemenkum HAM mengirim keterangan resmi tertulis ke DPR soal kesalahan ketik tersebut agar pasal itu langsung kita drop," kata Habiburokhman.

Selasa, 18 Feb 2020 12:45 WIB

detikFinance

Rektor Unpad Serahkan Masukan Terkait Omnibus Law ke Pemerintah

Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro, memastikan saat ini RUU yang sudah dirancang eksekutif sudah diserahkan ke legislatif untuk selanjutnya dibahas.

Kamis, 05 Mar 2020 12:37 WIB