Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah dengan jeda maksimal 2 tahun 6 bulan. Ini untuk memperkuat partai politik dan kualitas pemilu.
Fraksi Partai Golkar MPR RI soroti alokasi anggaran pendidikan, menilai pendidikan kedinasan terlalu besar. Usulan revisi UU Sisdiknas untuk keadilan anggaran.
Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan akan menggelar aksi di DPRD Kalsel pada 1 September 2025. Mereka menuntut reformasi DPR, Polri, dan pengesahan RUU penting.
Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menilai keputusan tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan membawa dampak sistemik terhadap arah demokrasi.
Komisi VI DPR RI menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.