detikNews

Menlu: Indonesia Segera Buka Konsul Kehormatan di Ramallah

Indonesia akan membuka konsul kehormatan di Ramallah, Palestina. Hal tersebut menyusul dikibarkannya bendera Palestina di markas besar PBB

Jumat, 02 Okt 2015 18:42 WIB

detikNews

Penyerapan Anggaran Rendah, DPRD DKI Beri 18 Catatan untuk Ahok

DPRD menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 rendah. Ahok pun mendapat 18 catatatan dari DPRD. Apa saja?

Kamis, 01 Okt 2015 14:57 WIB

detikFinance

Jokowi Malu Izin Usaha di RI Lama, Darmin Janji 3 Jam Selesai

Presiden Jokowi malu soal izin usaha di Indonesia yang terlalu lama, dan kalah bersaing dengan negara tetangga. Para menteri langsung bergerak.

Selasa, 29 Sep 2015 18:08 WIB

detikNews

Irman Gusman: Putusan MK Buat DPD Berperan Jembatani Aspirasi Daerah

Ketua DPD Irman Gusman menegaskan putusan MK akan membuat lembaga negara yang dipimpinnya terus berupaya mengawal RUU terkait di daerah.

Selasa, 29 Sep 2015 11:12 WIB

detikFinance

Ini 3 Proyek Triliunan Rupiah yang Lagi Digarap Antam

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terus melakukan ekspansi untuk mendorong kinerja perseroan. Setidaknya, ada 3 proyek yang tengah dikembangkan Antam saat ini.

Sabtu, 26 Sep 2015 16:57 WIB

detikNews

Uni Eropa Tetapkan Kuota Untuk Relokasi Migran dan Pengungsi

Melalui pemungutan suara Uni Eropa (UE) menetapkan kuota minimum bagi setiap negara anggota untuk menerima pengungsi dan migran yang berdatangan ke benua itu.

Rabu, 23 Sep 2015 10:36 WIB

detikFinance

Fadjroel Rachman Jadi Komut, Ini Kata Bos Adhi Karya

Dirut Adhi Karya, Kiswodarmawan menyebut penunjukan Fadjroel Rachman sebagai Komut, murni usulan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas.

Rabu, 23 Sep 2015 10:04 WIB

detikFinance

Adhi Karya Segera Rights Issue Rp 2,7 T untuk Modal Bangun LRT

Adhi Karya menerbitkan 1.759.529.376 lembar saham baru dengan target dana segar yang diperoleh Rp 2,74 triliun. Dana itu akan dipakai membiayai proyek LRT.

Selasa, 22 Sep 2015 19:35 WIB

detikNews

MK Putuskan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden, ini Tanggapan KPK

MK mengetok palu anggota DPR yang diperiksa penegak hukum harus izin presiden, dan anggota DPRD izin Mendagri. Apa respons KPK?

Selasa, 22 Sep 2015 17:34 WIB

detikNews

Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Kini penyidik harus mengajukan izin ke presiden apabila ingin memeriksa anggota DPR.

Selasa, 22 Sep 2015 16:19 WIB