detikNews

Penyidik Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden, MK Diskriminatif!

MK memerintahkan penyidik harus meminta izin presiden jika ingin memeriksa anggota DPR. Hal ini dinilai diskriminatif.

Selasa, 22 Sep 2015 17:18 WIB

detikNews

Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Kini penyidik harus mengajukan izin ke presiden apabila ingin memeriksa anggota DPR.

Selasa, 22 Sep 2015 16:19 WIB

detikNews

Soal Nasib Calon Tunggal, Komisi II Terima Apapun Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan nasib calon tunggal yang tidak diatur dalam UU Pilkada, dan menjadi aduan judicial review.

Selasa, 22 Sep 2015 15:55 WIB

detikNews

MK Tegaskan Mantan Terpidana Korupsi Tidak Bisa Ikut Pilkada

MK menegaskan mantan terpidana korupsi tidak bisa berlaga di Pilkada.

Selasa, 22 Sep 2015 15:42 WIB

detikNews

MK Beri Wewenang Bahas RUU ke DPD, Irman: Ini Tantangan

MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden.

Selasa, 22 Sep 2015 14:58 WIB

detikNews

MK Terbelah Saat Mengadili Legalitas Pembentukan UU MD3

MK menolak gugatan legalitas pembentukan UU MD3. Dalam vonis ini, MK terbelah.

Selasa, 22 Sep 2015 14:34 WIB

detikNews

Politikus PDIP Tak Masalah Bila 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR Dicabut

UU MD3 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya soal pasal yang mengharuskan pemeriksaan pidana ke anggota DPR seizin MKD.

Selasa, 22 Sep 2015 14:21 WIB

detikNews

MK Putuskan DPD Berwenang Bahas RUU dan Menyusun Anggaran Secara Mandiri

MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden.

Selasa, 22 Sep 2015 13:55 WIB

detikNews

Soal 'Pasal Perlindungan' Anggota DPR, HNW: Silakan MK Lakukan Perannya

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengetok putusan judicial review UU MD3 yang mengatur pemanggilan anggota DPR soal pidana harus seizin MKD.

Selasa, 22 Sep 2015 10:31 WIB

detikNews

PKS Tak Setuju Kalau KPK Bisa Langsung Panggil Anggota DPR

Jika gugatan atas UU MD3 dikabulkan MK, nantinya KPK, polisi dan kejaksaan bisa langsung panggil anggota DPR. Kenapa PKS tak setuju?

Senin, 21 Sep 2015 19:39 WIB