Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyampaikan pihaknya telah membentuk dua tim khusus terkait mengemukanya wacana revisi UU ITE.
Farah Putri Nahlia mendukung rencana melakukan revisi UU ITE. Farah menilai UU ITE banyak pasal karet yang bisa jadi alat pembungkam kebebasan berpendapat.
Aliansi Jurnalis Video (AJV) menyampaikan sebaiknya pembahasan revisi UU ITE itu memasukkan tentang ketentuan jurnalistik video atau jurnalistik media sosial.
PKS mendukung Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE. PKS menyinggung sejumlah kasus yang menurutnya dikenakan pasal UU ITE yang masih karet alias belum jelas.