detikNews

ILR: Perlu Strategi agar Putusan MK Lebih Implementatif

Sebagian besar putusan MK telah dilaksanakan, namun ada juga yang belum. Oleh sebab itu, perlu didorong strategi agar putusan MK lebih implementatif.

Senin, 13 Mei 2019 15:20 WIB

detikNews

Eks Koruptor Abdullah Puteh Raih Suara Terbanyak dan Lolos ke DPD RI

Abdullah Puteh masuk empat besar perolehan suara terbanyak calon senator. Eks koruptor ini dipastikan lolos menjadi anggota DPD periode 2019-2024.

Senin, 13 Mei 2019 13:19 WIB

detikNews

Sidang Praperadilan, Ahli Tegaskan KPK Berhak Usut Kasus Rommy

Ahli hukum pidana Mahmud Mulyadi berpendapat KPK tetap memiliki kewenangan menangani perkara korupsi meski tak semua poin Pasal 11 terpenuhi.

Kamis, 09 Mei 2019 15:09 WIB

detikNews

Ini 7 Point Penting Sikap MK Soal Pentingnya Pasal Makar

MK menyatakan pasal-pasal makar di KUHAP sesuai dengan UUD 1945. Sebab, pasal makar untuk mencegah negara runtuh.

Kamis, 09 Mei 2019 15:02 WIB

detikNews

Apa Sih Itu Makar? Yuk Baca Sejarahnya

Istilah 'makar' kembali mengemuka beberapa hari terakhir. Terakhir, polisi menerapkan pasal makar ke advokat Eggi Sudjana terkait dugaan makar. Apa itu makar?

Kamis, 09 Mei 2019 11:23 WIB

detikNews

Permulaan Pelaksanaan Makar Bisa Dipidana? Ini Kata MK

MK memutuskan pidana makar dalam KUHP konstitusional sesuai UUD 1945. MK juga menegaskan delik ini tidak perlu sempurna. Percobaan makar sudah bisa dipidana.

Rabu, 08 Mei 2019 16:30 WIB

detikNews

STMJ, STMB, dan Drama Pemilu

Pada masa penghitungan suara hasil Pemilu 2019 ini, kita sering mendengar istilah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif ditambah: brutal.

Rabu, 08 Mei 2019 15:24 WIB

detikNews

MK: Pasal Makar Lindungi Negara dari yang Hendak Memperkosanya

MK menilai pasal makar bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan warganya dari orang-orang yang hendak mememperkosanya. Begini alasannya.

Rabu, 08 Mei 2019 15:12 WIB

detikNews

MK: Pasal Makar Tidak Bertentangan dengan HAM dan UUD 1945

Belakangan ini media kembali diramaikan dengan isu makar (percobaan penggulingan pemerintahan) dan people power. Bagaimana sikap MK soal makar?

Rabu, 08 Mei 2019 14:31 WIB

detikNews

Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power Inkonstitusional

UUD 1945 telah memberikan jaminan masa jabatan Presiden adalah 5 tahun. Selama itu, UUD 1945 membatasi secara tegas alasan pergantian pemerintahan.

Rabu, 08 Mei 2019 13:17 WIB