detikNews

Soal Dana Aspirasi Rp 20 M, PKS: Nggak Ngoyo, Juga Nggak Menolak

PKS menganggap pro kontra soal dana aspirasi DPR adalah hal yang wajar. Bagaimana sikap PKS?

Kamis, 25 Jun 2015 11:38 WIB

detikNews

Paripurna Telat 1 Jam dan Tak Kunjung Mulai, Ke Mana Para Wakil Rakyat?

DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pertanggungjawaban APBN 2014 dari pemerintah.

Kamis, 25 Jun 2015 11:27 WIB

detikNews

Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya

Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB

detikNews

Tolak Dana Aspirasi, Politikus PDIP: Ada Uang Reses Rp 1,1 M

Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin menjadi salah satu anggota DPR yang sejak awal menolak dana aspirasi .

Kamis, 25 Jun 2015 11:06 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Pemerintah yang Ajukan Revisi UU KPK Jadi Prioritas 2015

DPR menegaskan bahwa pemerintah yang mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas 2015. 

Kamis, 25 Jun 2015 11:04 WIB

detikNews

PAN: Kalau Ditolak, Tinggal Bilang ke Rakyat Jokowi Tak Setuju Dana Aspirasi

Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi telah resmi disahkan DPR.

Kamis, 25 Jun 2015 11:00 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Bila Jokowi Menolak, Dana Aspirasi Pasti Tidak Ada

Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan Presiden Jokowi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Kamis, 25 Jun 2015 10:13 WIB

detikNews

DPR Gelar Paripurna Dengarkan Pertanggungjawaban APBN 2014

DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pertanggungjawaban APBN 2014 dari pemerintah.

Kamis, 25 Jun 2015 09:48 WIB

detikNews

Agun: Dana Aspirasi Bisa Jadi Bargain DPR, Presiden Harus Tetap Tolak!

UP2DP atau disebut dana aspirasi, telah disahkan DPR. Meski begitu, ada peluang batal direaliasikan jika pemerintah menolak.

Kamis, 25 Jun 2015 03:48 WIB

detikNews

Dukung Penyadapan KPK, Ketua DPD: Jangan Ada Penyalahgunaan

Revisi UU KPK telah disahkan paripurna DPR untuk direvisi. Namun usulan tersebut menuai penolakan karena dianggap memperlemah KPK.

Rabu, 24 Jun 2015 22:49 WIB