detikNews

Pemerintah Minta MA Percepat Putusan PKPU Eks Koruptor Nyaleg

Pemerintah meminta Mahkamah Agung mempercepat putusan gugatan PKPU yang mengatur larangan eks napi korupsi nyaleg.

Selasa, 04 Sep 2018 17:01 WIB

detikNews

Eks Koruptor Lolos Nyaleg: KPU Tunggu MA, MA Tunggu MK

MA rupanya belum menangani gugatan uji materi PKPU eks napi korupsi dilarang nyaleg karena menunggu MK menguji gugatan UU Pemilu.

Selasa, 04 Sep 2018 12:17 WIB

detikNews

Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU sedang membentuk preseden, baik preseden populer maupun tidak. Meredam ego sektoral masing-masing adalah hal penting untuk dilakukan saat ini.

Selasa, 04 Sep 2018 12:06 WIB

detikNews

Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu: Mantan Napi dan Bukan Haknya Sama

Kordiv Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan soal lolosnya eks koruptor jadi bacaleg 2019. Menurutnya, keputusan ituh sesuai dengan undang-undang.

Minggu, 02 Sep 2018 17:13 WIB

detikNews

Ini Isi Arahan Ma'ruf Amin ke Timses Jokowi

Cawapres KH Ma'ruf Amin memberikan pengarahan kepada anggota timsesnya. Pasangan capres Joko Widodo ini bicara mulai mengenai hal-hal kebangsaan.

Sabtu, 01 Sep 2018 14:33 WIB

detikNews

Kenapa M Taufik Lolos Ikut Pileg? Ini Penjelasan Bawaslu

Sebagai mantan napi kasus korupsi, M Taufik terbentur peraturan KPU tentang eks koruptor tak boleh nyaleg.

Jumat, 31 Agu 2018 20:52 WIB

detikNews

Ini Argumen Bawaslu Loloskan M Taufik Nyaleg di Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meloloskan pencalegan M Taufik pada Pemilu 2019.

Jumat, 31 Agu 2018 17:55 WIB

detikNews

Lampu Kuning Reforma Agraria

Tahun 2018 merupakan tahun unjuk gigi bagi pemerintahan Jokowi-Kalla. Isu agraria menjadi booming lantaran dibuat dalam program makro bernama reforma agraria.

Kamis, 30 Agu 2018 15:16 WIB

detikNews

Tata Ulang Kabinet

Tata ulang struktur organisasi kabinet seharusnya menjadi agenda penting dalam visi dan misi pasangan capres-cawapres.

Rabu, 29 Agu 2018 16:00 WIB

detikNews

PKPI: #2019GantiPresiden Langgar UUD 1945

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menganggap gerakan #2019GantiPresiden melanggar konstitusi dan kontraproduktif bagi demokrasi Indonesia.

Selasa, 28 Agu 2018 23:53 WIB