Pemerintah menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara untuk menurunkan bunga pinjaman dan deposito. Ini diharapkan mendorong kredit dan mempercepat perekonomian.
KPU menjelaskan aturan kerahasiaan ijazah capres-cawapres. Dokumen tertentu tidak bisa dibuka tanpa persetujuan, menyesuaikan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan Rp 200 triliun ke Himbara. DPR menilai keputusan ini sah dan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi.
Presiden China mengundang sejumlah pemimpin negara ke KTT SCO. Presiden Rusia dan Perdana Menteri India telah tiba di kota yang menjadi lokasi acara, Tianjin.
KPU menetapkan 16 dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan, termasuk ijazah, selama lima tahun tanpa persetujuan.