detikNews
Ahli Hukum Nilai Revisi UU PPP untuk Legitimasi UU Ciptaker
Ahli hukum Bivitri Susanti menilai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanyalah alat legitimasi UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Minggu, 20 Nov 2022 17:13 WIB