detikNews

Frekuensi Milik Publik Bukan Milik Pelaku Usaha

Sejak UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan, publik termasuk kami dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI)   sudah secara tegas mengambil posisi sebagai pengawas pelaksanaan UU Penyiaran.

Senin, 15 Sep 2008 08:50 WIB

KPID Serahkan 'Radio Lintas Batas' ke Postel

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur tak menyangkal banyaknya stasiun radio yang siarannya sudah keluar dari wilayah layanannya. KPID menyerahkan kasus tersebut ke Ditjen Postel.

Jumat, 12 Sep 2008 12:00 WIB

detikNews

MPPI dan DPR Bertemu Bahas Aora TV

Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) melakukan audiensi dengan DPR membahas lolosnya stasiun TV lokal, Aora TV yang dianggap menyalahi aturan.

Kamis, 11 Sep 2008 14:31 WIB

detikNews

98 Industri Penyiaran Ilegal di Kaltim Terancam Dimejahijaukan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim mencatat saat ini terdapat 98 industri penyiaran ilegal di wilayahnya. Jumlah itu terdiri dari 31 penyiaran radio serta 67 penyiaran televisi lokal.

Rabu, 10 Sep 2008 17:17 WIB

detikNews

Jelang Lebaran, Nasib 73 Kru Malang TV 'Terlunta-lunta'

73 Karyawan Malang TV yang dirumahkan setelah tempatnya bekerja memilih tutup karena tak punya izin saat ini diliputi kecemasan. Dapur mereka terancam tak lagi bisa mengepul, apalagi sebentar lagi lebaran.

Senin, 08 Sep 2008 19:28 WIB

1 Frekuensi di Surabaya Diperebutkan 12 Stasiun Televisi

Ini kabar tidak mengenakan, khususnya bagi pemilik stasiun televisi. Sebab Ditjen Postel menyatakan frekuensi di Surabaya yang tersisa hanya 1. Sebab 2 frekuensi lain digunakan untuk transisi tv digital.

Senin, 08 Sep 2008 14:48 WIB

AJI Minta Pemerintah Tak Ragu Menertibkan TV & Radio Tak Berizin

Pemerintah diminta tegas menertibkan stasiun radio maupun televisi yang belum memiliki izin. Ketegasan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. "Tak boleh ragu!" tegas Sekjen AJI Indonesia.

Senin, 08 Sep 2008 11:44 WIB

detikNews

Dari Bengkel ke Televisi Berlangganan, Kok Bisa Ya? (Kasus AoraTV)

Maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah berusaha dalam bidang  Perdagangan, Keagenan, Perwakilan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa, Pengangkutan, Perbengkelan dan Percetakan. Bukan televisi berlangganan. Kok bisa ya dapat izin prinsip dari Menkominfo?

Senin, 08 Sep 2008 07:41 WIB

Penertiban Frekuensi Televisi Dijamin Tak Pandang Bulu

Meski mengimbau pemilik stasiun televisi tetap tenang, namun Ditjen Postel tetap tak akan kompromi bila menemukan kesalahan dalam upaya penertiban frekuensi. Tidak peduli kelas teri atau raksasa.

Kamis, 04 Sep 2008 21:39 WIB

Masih Ada 'Toleransi' dalam Penertiban Frekuensi Televisi

Penertiban frekuensi televisi lokal akan dilakukan pemerintah secara selektif dan hati-hati. Sebab jika tidak, semua televisi lokal bakal tutup. "Jika hitam putih, kayak JTV kena," tegas Wakil Ketua KPID Jatim.

Kamis, 04 Sep 2008 18:08 WIB