Pemerintah dan DPR kembali gagal bertemu untuk membahas RUU BPJS. Padahal masa sidang DPR akan berakhir pada 22 Juli mendatang. BPJS masuk masa kritis.

Ruang Komisi IX DPR yang menjadi tempat rapat Pansus RUU BPJS dan 5 menteri, malam itu mendadak sunyi. Sampai akhirnya Rieke Diah Pitaloka memecahkan kebekuan.

Alih-alih menyepakati 7 prinsip transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hasil Panitia Kerja RUU BPJS, pemerintah malah mengeluarkan 8 prinsip tandingan. Padahal, dalam pembahasan Panja, pemerintah juga menghadirkan perwakilannya.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan tidak ada alternatif peleburan atau penggabungan 4 BUMN asuransi untuk dijadikan BPJS.

PT Jamsostek (Persero) menolak untuk dilebur dengan 3 BUMN asuransi lainnya yakni PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Empat BUMN di sektor asuransi yaitu Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen bakal digabung untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tak akan ada PHK terhadap karyawan.

Secara esensi, tiga poin sudah sepakat dan lima lainnya hanya dari pemerintah yang belum sepakat. RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah memasuki babak-babak akhir pembahasan. Hingga Rabu (6/7), masih ada pembahasan yang belum menemukan titik temu, yakni tentang transformasi Badan Usaha Milik Negata (BUMN) asuransi, masing-masing PT Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri. Berikut ini adalah prinsip dan pokok-pokok pikiran tentang transformasi BUMN asuransi yang belum disepakati:Pertama, transformasi/peralihan tidak boleh menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak menghilangkah hak-hak normatif pekerja di 4 BUMN asuransi.Kedua, transformasi/peralihan tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 BUMN asuransi.Ketiga, transformasi/peralihan tidak boleh membuat program yang diikuti peserta lama di 4 BUMN asuransi menjadi stagnan atau terhenti.Keempat, transformasi/peralihan satu peserta BPJS hanya membayar satu kali untuk setiap program yang diikuti.Kelima, transformasi/peralihan harus memiliki batasan waktu yang jelas.Keenam, transformasi/peralihan dikawal oleh direksi 4 BUMN asuransi, yang koordinator pengawasannya ditunjuk langsung oleh pemerintah.Ketujuh, transformasi/peralihan tidak boleh membatalkan investasi yang sudah berjalan sesuai kewenangan yang berlaku.Kedelapan, transformasi/peralihan yang berlanjut dalam proses pengalihan aset dari dana jaminan sosial yang ada di 4 BUMN asuransi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.Hingga Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) BPJS Selasa (5/7) malam, baik DPR maupun pemerintah sudah sama-sama sepakat untuk menyetujui esensi dari tujuh (dari delapan) pokok pikiran transformasi. Hanya poin 5 yang masih belum disepakati oleh pemerintah.

Setelah sempat tertunda karena masalah birokrasi bulan lalu, akhirnya pemerintah mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan.

Sebanyak 23 BUMN membentuk Forum Investasi sebagai wadah percepatan investasi khususnya di infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan optik, kereta api, serta KRL Cyrcle Line.

Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).