"Kami ingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap omnibus law dalam hal ini adalah para pemburu rente," kata anggota DPR, Zainudin Maliki.
"Jangan sampai omnibus law menabrak aspek regulasi penting terhadap pertumbuhan integrasi nasional," kata pakar hukum administrasi negara UNS, Agus Riewanto.
Pengamat hukum UNS, Agus Riewanto, mengkritisi draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Mengenai Mendagri bisa memecat gubernur dinilainya berlebihan.
Fraksi PPP DPR RI menyatakan keberatan atas penghapusan yang mewajibkan semua produk di Indonesia bersertifikat halal. Hal itu tertuang dalam omnibus law.
Program omnibus law salah satunya menelurkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Di RUU ini, diatur berbagai hal, salah satunya kepatuhan kepala daerah kepada presiden.