BEM SI menilai banyak bencana disebabkan oleh kerusakan alam akibat aktivitas industri, salah satunya pertambangan. Satu RUU yang dibahas DPR ini harus dikawal.
Wakil Ketua MPR Letari Moerdijat mengatakan penyelesaian berbagai bentuk kekerasan seksual sejauh ini juga belum tuntas karena terjadi kekosongan hukum.
PPP menanggapi soal RUU PKS yang kembali masuk dalam Prolegnas tahun 2021. PPP menyebut bersama sejumlah Fraksi akan mengkritisi isi draf RUU PKS tersebut.
Terkait prolegnas 2021, Partai Demokrat menilai seharusnya RUU Ibu Kota Negara (IKN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum perlu dimasukkan.