detikNews

Permohonan Dikabulkan, Perwakilan Buruh Sujud Syukur di MK

MK memudahkan proses pengangkatan buruh kontrak jadi karyawan tetap. Buruh pun sujud syukur.

Rabu, 04 Nov 2015 14:32 WIB

detikNews

MK Permudah Jalan Bagi Buruh Kontrak Jadi Pegawai Tetap

Rekomendasi dari PPK terkait peningkatan status pegawai kontrak menjadi tetap harus lebih diperhatikan para pengusaha.

Rabu, 04 Nov 2015 14:27 WIB

detikNews

DPR Tak Capai Target Penyelesaian UU, ini Pembelaan Novanto

Kinerja legislasi DPR tidak kunjung membaik dari satu masa sidang ke masa sidang berikutnya. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan alasannya.

Selasa, 03 Nov 2015 18:40 WIB

detikNews

Ingin Lolos dari Hukuman Mati, Pembunuh Bos Asaba Hadirkan 2 Ahli

Suud Rusli menggugat UU Grasi yang membatasi pemberian grasi maksimal 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 

Senin, 02 Nov 2015 17:25 WIB

detikNews

Hidupkan Pasal yang Sudah Dibatalkan MK, UU Peternakan Kembali Digugat

"Kalau sudah dibatalkan MK, lalu kembali dibuat DPR, bagaimana kinerja DPR kalau begitu?" pungkas Hermawanto.

Senin, 02 Nov 2015 14:36 WIB

detikNews

Jawab Kritik Pergub Lokasi Demo, Ahok: Saya Hanya Bikin Turunan dari UU

"Saya hanya turunan dari UU Nomor 9 Tahun 1998. Saya bukan membatasi orang demo loh," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama.

Sabtu, 31 Okt 2015 18:55 WIB

detikNews

MA: Tidak Perlu Bentuk Pengadilan Agraria

DPR tengah membahas pembentukan Pengadilan Agraria. MA selaku pihak yang membawahi pengadilan menolak tegas rencana tersebut.

Jumat, 30 Okt 2015 08:43 WIB

detikNews

Eks Ketua MK: KPK Tak Boleh Dikriminalisasi, Kecuali Tertangkap Tangan

Hamdan Zoelva menilai tak boleh ada pimpinan KPK yang dikriminalisasi kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Kamis, 29 Okt 2015 20:12 WIB

detikNews

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Dorong Terbentuknya Pengadilan Agraria

Banyaknya sengkarut pertanahan menimbulkan masalah pelik. Hal ini dinilai harus diselesaikan lewat pengadilan khusus.

Kamis, 29 Okt 2015 18:30 WIB

detikNews

Hukuman Kebiri Penjahat Seksual Akan Diatur di UU, Bukan Perppu

"Nanti KPAI, Menteri PPA, Mensos, Menkes menyusun draftnya lalu diajukan ke Menkum HAM untuk sinkronisasi baru diajukan ke DPR."

Selasa, 27 Okt 2015 14:12 WIB