detikNews

Menhan: Kontroversi UU Rahasia Negara Wajar

Kendati terus menuai kontroversi, pemerintah tetap akan meneruskan pembahasan RUU Rahasia Negara. Kontroversi yang timbul adalah hal yang wajar.

Jumat, 05 Mei 2006 23:08 WIB

detikNews

Menhan: Pihak Kalah Pemilu Tidak Perlu Tersinggung

Tudingan pemerintah tentang aksi buruh ditunggangi mendapat protes dari sejumlah tokoh. Namun Menhan Juwono Sudarsono meminta pihak-pihak yang kena tuding tidak perlu tersinggung.

Jumat, 05 Mei 2006 18:09 WIB

detikNews

Pemerintah Akui Belum Punya Data Lengkap Buruh Ditunggangi

Pemerintah mengakui belum memiliki data-data yang lengkap mengenai aksi buruh ditunggangi pihak yang kalah dalam Pemilu 2004.

Jumat, 05 Mei 2006 17:59 WIB

detikNews

Pemerintah Bantah Gegabah

Pernyataan Presiden SBY yang mensinyalir pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu 2004 menunggangi aksi buruh bukan pernyataan gegabah.

Kamis, 04 Mei 2006 11:24 WIB

detikNews

Sahkan RUU KMIP Dulu, Baru RUU Rahasia Negara

Sebelum mengajukan RUU Rahasia Negara, pemerintah ditagih untuk mengundangkan RUU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik (KMIP) terlebih dahulu. Alasannya?

Jumat, 28 Apr 2006 08:04 WIB

detikNews

Dephan dan Mabes TNI Mulai Seleksi Rekanannya

Tertangkapnya 3 WNI di Hawaii, benar-benar menohok Dephan dan Mabes TNI. Kedua lembaga itu kini tengah meneliti ulang rekanan-rekanannya.

Kamis, 27 Apr 2006 16:10 WIB

detikNews

Menhan Ajak DPR dan Pers Kontrol RUU Rahasia Negara

Kebijakan pemerintah kerap bocor dan jadi ajang debat kusir. Itulah salah satu alasan yang mendorong pentingnya RUU Rahasia Negara.

Kamis, 27 Apr 2006 15:27 WIB

detikNews

Menhan: RUU Rahasia Negara Masih Bisa Direvisi

Menhan Juwono Sudarsono menilai wajar munculnya pro kontra terhadap RUU Rahasia Negara. Kemungkinan adanya revisi terhadap draf RUU tersebut masih terbuka lebar.

Kamis, 27 Apr 2006 14:11 WIB

detikNews

Anggota DPR Pertanyakan Substansi RUU Rahasia Negara

Pemerintah berencana mengajukan RUU Rahasia Negara, namun anggota DPR Happy Bone mempertanyakan substansi yang terkandung dalam RUU itu.

Rabu, 26 Apr 2006 12:14 WIB

detikNews

Mabes TNI Juga Mutasi 15 Jabatan Pati, Selain Pangkostrad

Selain mengganti Pangkostrad, Mabes TNI Juga memutasikan 15 jabatan perwira tinggi (pati). Ke-15 jabatan itu tersebar di Mabes TNI, AD, AU, Dephan, dan Kementerian Polhukam.

Senin, 24 Apr 2006 20:48 WIB