Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Para Pejabat Tak Hadiri Undangan Pansus Orang Hilang

detikNews

Para Pejabat Tak Hadiri Undangan Pansus Orang Hilang

Para pejabat penting yang diundang untuk rapat kerja dengan Pansus Orang Hilang DPR, tidak satu pun yang datang. Hanya Jaksa Agung Hendarman Supandji yang mengutus perwakilan.
Rabu, 10 Des 2008 10:52 WIB
DPR Panggil BPLS dan Lapindo 17 Desember

detikNews

DPR Panggil BPLS dan Lapindo 17 Desember

Pansus DPR Lumpur Lapindo akan memanggil BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya, dan pemerintah daerah terkait dalam rapat dengar pendapat 17 Desember 2008. Hal itu untuk memastikan kesepkatan warga dengan Lapindo dan pemerintah dijalankan.
Jumat, 05 Des 2008 23:52 WIB
Penanganan Lambat dan Marah Politis

Penanganan Lambat dan Marah Politis

Lebih seribu korban lumpur Lapindo kembali serbu Jakarta. Mereka menuntut ganti rugi. Permasalahan tak segera tertangani, Presiden SBY menampakkan kemarahannya. Diduga ada unsur politisasi dalam kasus ini.
Jumat, 05 Des 2008 10:27 WIB
Panja RUU MA Sepakat Usia Maksimal Hakim Agung 70 Tahun

detikNews

Panja RUU MA Sepakat Usia Maksimal Hakim Agung 70 Tahun

Setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Panitia Kerja (Panja) RUU MA memutuskan batas usia maksimal hakim agung 70 tahun. Seluruh fraksi menyetujui klausul tersebut kecuali FPDIP.
Rabu, 03 Des 2008 16:51 WIB
PKS Pinta Mampus Segera Rehabilitasi Kader PKS

detikNews

PKS Pinta Mampus Segera Rehabilitasi Kader PKS

Ketua DPD PKS Kota Bandung Haru Suandharu meminta Mampus untuk merehabilitasi kader PKS yang sebelumnya dinyatakan sebagai politisi busuk. Bila tidak, kepercayaan masyarakat terhadap Mampus akan pudar.
Selasa, 02 Des 2008 19:08 WIB
ICW Minta Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Dicabut

detikNews

ICW Minta Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Dicabut

DPR menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses pembahasan RUU harus dikritisi karena bermasalah.
Senin, 01 Des 2008 22:48 WIB