detikNews

SBY Ingin Ratifikasi 2 Instrumen Penegakan HAM Internasional

Presiden SBY ingin segera meratifikasi dua instrumen pokok dalam penegakan HAM internasional. Menkum HAM diminta melakukan persiapan.

Selasa, 08 Feb 2005 21:41 WIB

detikNews

Pemerintah Minta MK Tetap Berlakukan UU Pemda

Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) tetap berlaku.

Senin, 07 Feb 2005 17:06 WIB

detikNews

Menkum: Kartu Pemilih Tak Usah Dibuat Lagi untuk Pilkada

Kartu pemilih untuk Pilkada diusulkan tidak usah dibuat lagi. Sebab bisa saja menggunakan kartu pemilih saat Pemilu Legislatif dan Presiden.

Senin, 07 Feb 2005 15:47 WIB

detikNews

PP Pilkada Keluar Pekan Ini

Menkum dan HAM Hamid Awaluddin menyatakan PP Pilkada akan keluar pekan ini. Tidak ada permasalahan berarti yang menghambat keluarnya PP ini.

Senin, 07 Feb 2005 13:00 WIB

detikNews

SBY Teken MoU Recycling TKI di Malaysia 14 Februari

Presiden SBY akan meneken MoU Recycling TKI di Malaysia pada 14 Februari 2005. Sebelumnya 2 pejabat Malaysia akan datang ke Indonesia.

Rabu, 02 Feb 2005 18:02 WIB

detikNews

Presiden Instruksikan Polri Terlibat Recycling TKI

Presiden SBY menginstruksikan Polri terlibat dalam proses recycling TKI yang sudah mendapat amnesti untuk kembali bekerja ke Malaysia.

Rabu, 02 Feb 2005 17:32 WIB

detikNews

Hamid Tolak Pertemuan Helsinki Disebut Gagal

Menkum Hamid Awaluddin tidak setuju bila pertemuan RI dengan GAM pada akhir pekan lalu di Helsinki, Finlandia, dikatakan gagal.

Senin, 31 Jan 2005 16:36 WIB

detikNews

Perundingan RI-GAM Alot

Perundingan RI-GAM di Helsinki, Filandia, berlangsung alot. Begitu pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

Sabtu, 29 Jan 2005 14:57 WIB

detikNews

Perundingan GAM-RI Bahas Rekonstruksi Aceh

Perundingan antara delegasi pemerintah dengan GAM di Helsinki, membahas mengenai rekonstruksi Aceh pasca bencana gempa dan tsunami.

Sabtu, 29 Jan 2005 08:36 WIB

detikNews

SBY: Perundingan dengan GAM Tetap dalam Kerangka NKRI

Presiden SBY menyambut baik respon positif dari GAM untuk berunding. Perundingan ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kamis, 27 Jan 2005 21:01 WIB