Istri eks Wali Kota Palembang Almarhum Romi Herton, Masyito, mengaku pernah memberikan uang Rp 20 miliar ke Muhtar Ependy untuk mengurus sengketa Pilkada.
MK tidak menerima permohonan uji materi Undang-undang KPK yang diajukan oleh mahasiswa. Alasannya permohonan itu dianggap salah konteks atau error of objectum.
Rencana penyesuaian kenaikan honor penyelenggara ad hoc Pilkada 2020 di Trenggalek terancam kandas, lantaran APBD yang terbatas dan sejumlah persoalan lain.
Komisi III DPR RI mempertanyakan etika Ketua KPK Agus Rahardjo, karena mengajukan judicial review. Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK.
Pimpinan MPR melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepada pimpinan MPR, PBNU menitipkan pesan agar DPR segera mengesahkan RUU KUHP.
'Triliunan rupiah keuangan negara berhasil kita selamatkan dari sektor kehutanan, perkebunan, migas dan lainnya. Tapi media sukanya OTT doang," kata Laode.