Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut RUU perampasan aset harus segera disahkan. Menurutnya aturan ini penting karena jadi bagian tuntutan masyarakat.
Wakil Ketua F-PKS DPRD DKI Ismail meminta DPR dan Pemerintah Pusat memperjelas usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk Presiden.
Kabinet Thailand menyetujui RUU kesetaraan pernikahan, sehingga membuka jalan bagi parlemen negara itu untuk mempertimbangkan RUU melegalkan pernikahan sejenis.
PKS menolak RUU Khusus Jakarta dalam pengambilan keputusan di Baleg DPR RI. PKS menilai pembahasan RUU itu terkesan ugal-ugalan dan tak libatkan publik.