detikNews

Setuju Amandemen UUD, DPD Jamin MPR Tak Akan Jadi Lembaga Tertinggi Lagi

Usul amandemen kelima UUD 1945 akan memberikan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN yang harus dijalankan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung.

Selasa, 12 Jan 2016 16:38 WIB

detikFinance

Sudirman Said: Kegiatan Lapindo Dihentikan Agar Warga Tak Terganggu

Menteri ESDM Sudirman Said sudah meminta SKK Migas untuk menghentikan kegiatan persiapan pengeboran Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Selasa, 12 Jan 2016 12:43 WIB

detikNews

Dari Marmer Hingga Kopi, Diversifikasi Bisnis Keluarga Ala Dennis Rahardja

Marmer merupakan simbol kemewahan dari suatu bangunan, baik untuk hunian pribadi maupun area komersial.

Senin, 11 Jan 2016 00:00 WIB

detikNews

Pengacara Novanto Ngotot Kejagung Harus Izin Presiden untuk Periksa Kliennya

Padahal, dalam putusan MK sudah sangat jelas disebutkan bahwa untuk kasus yang masuk kategori tindak pidana khusus tidak harus melalui izin presiden.

Jumat, 08 Jan 2016 16:37 WIB

detikFinance

PTDI Produksi 50 Unit Jet Tempur Made in Bandung

PTDI bersama Korea Aerospace Industries menerima penugasan mengembangkan jet tempur generasi 4.5 bernama KFX/IFX.

Kamis, 07 Jan 2016 15:24 WIB

detikNews

ICW: Kejaksaan Agung Tak Perlu Izin Presiden untuk Periksa Novanto

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Kejaksaan Agung tidak perlu izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto yang kini berstatus anggota DPR.

Rabu, 06 Jan 2016 05:45 WIB

detikFinance

'Pungutan' BBM Tunggu Restu dari DPR

Ketentuan dana 'pungutan' BBM mesti mendapatkan persetujuan dari DPR dalam pembahasan APBN Perubahan 2016.

Senin, 04 Jan 2016 18:07 WIB

detikNews

Kapolri Minta Kasus Din Minimi Tetap Diusut, Kepala BIN: Silakan Saja

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri akan tetap mengusut kasus-kasus Din Minimi. Apa respons Kepala BIN Sutiyoso?

Senin, 04 Jan 2016 16:09 WIB

detikNews

Kuasa Mengatur Negara

Legislatif ternyata belum mampu melahirkan aturan hukum yang responsif, partisipatif dan populis.

Kamis, 31 Des 2015 07:18 WIB

detikNews

85 Saksi Kasus Korupsi Minta Perlindungan LPSK Sepanjang 2015

LPSK menerima 1.590 permohonan sepanjang tahun 2015. Dari angka itu, ada 323 orang yang diberikan perlindungan, 85 di antaranya terkait kasus korupsi.

Rabu, 30 Des 2015 12:42 WIB