detikNews

MA Putuskan Pengacara Raoul Tidak Terbukti Suap Hakim

KPK menangkap tangan M Santoso pertengahan tahun lalu. Dalam OTT itu, didapati uang dari Raoul terkait perkara perdata yang dibelanya.

Rabu, 06 Sep 2017 10:10 WIB

detikFinance

Sungai di RI Bisa Hasilkan Listrik 19.000 MW, Tapi Izinnya Ruwet

Total potensi energi dari sungai-sungai tersebut mencapai 19.000 Megawatt (MW). Namun pengembangannya terkendala masalah konsesi di daerah.

Rabu, 06 Sep 2017 08:23 WIB

detikNews

Ahli: Penyidikan KPK Diawasi KUHAP, Bukan Pansus DPR

Ahli Bivitri Susanti menegaskan KPK selalu bisa diawasi tanpa ada Pansus Hak Angket KPK.

Selasa, 05 Sep 2017 17:29 WIB

detikNews

Pansus DPR Usul Cabut Kewenangan Penuntutan di KPK

Pansus Hak Angket KPK di DPR mewacanakan kewenangan penuntutan KPK dicabut.

Selasa, 05 Sep 2017 14:04 WIB

detikNews

DPR Ngotot Pansus KPK Konstitusional

Gugatan itu diajukan pegawai KPK ke MK yang menggungat UU MD3 pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Selasa, 05 Sep 2017 13:15 WIB

detikNews

Kejaksaan Siap Ambil Alih Fungsi Penuntutan Jika UU KPK Direvisi

Salah satu rencana DPR merevisi UU KPK ialah menghilangkan fungsi penuntutan. Jika wacana itu diketok, Kejaksaan Agung siap mengambil alih tugas penuntutan.

Selasa, 05 Sep 2017 12:45 WIB

detikNews

KPK-DPR 'Panas' Lagi, PKS: Harusnya Sama-sama Menahan Diri

Hubungan antara KPK dan DPR kembali 'panas'. PKS meminta kedua belah pihak harus sama-sama menahan diri.

Selasa, 05 Sep 2017 10:20 WIB

detikNews

Hakim Agung Hadiri Rapat Pansus KPK, Ahli: Langgar Kode Etik

MK memutuskan KPK berhak merekrut penyidiknya sendiri. Namun hakim agung Suhadi menyangkal putusan MK itu.

Selasa, 05 Sep 2017 10:20 WIB

detikNews

Ungkit Status Penyidik KPK, Hakim Agung Suhadi Konservatif

Hakim agung Suhadi mengungkit eksistensi penyidik KPK di rapat Pansus DPR. Hal ini cermin Suhadi tak paham konstitusi dan memiliki pandangan konservatif.

Selasa, 05 Sep 2017 09:50 WIB

detikNews

Ahli Hukum Dukung Wacana KPK Jerat Pansus Angket dengan UU Tipikor

"Bila cukup ada bukti, bisa personel Pansus dijerat pasal 21 UU Tipikor," ujar ahli hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Selasa, 05 Sep 2017 09:48 WIB