Din Syamsuddin dilaporkan soal dugaan sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut.
Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh radikal. Apa sikap Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah atas laporan itu?
Kontroversi mengikuti terbitnya Perpres soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal miras. Penolakan datang dari politikus parpol hingga ormas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan pelapor kasus terkait UU ITE harus korban. PAN meminta dibuat pedoman yang jelas dan rinci terkait hal itu.
Wakil Wali Kota Tegal, M Jumadi, hari ini tidak bisa masuk kantor lantaran ruang kerja dikunci dan stafnya, termasuk ajudan dan sopir ditarik oleh Pemkot Tegal.
"Jangan terjebak pada debat konsep, naturalisasi dan normalisasi segera kerjakan. Pastikan aliran sungai sungai kita dapat menampung debit air," kata Oman.