detikNews

Pimpinan Lembaga Negara Lengkap Hadiri Pertemuan dengan SBY

Pertemuan antara Presiden SBY dengan para pimpinan lembaga negara di Gedung BPK dimulai. Seluruh pimpinan lembaga negara tampak hadir.

Senin, 07 Feb 2011 10:43 WIB

detikNews

SBY Pimpin Pertemuan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara di BPK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini kembali mengumpulkan semua pimpinan lembaga tinggi negara. Pertemuan ini merupakan kali kedua setelah pada Oktober 2010 lalu, hal serupa juga dilakukan Presiden di Gedung DPR.

Senin, 07 Feb 2011 07:50 WIB

detikNews

Abu Bakar Baasyir Gugat Pasal Penahanan ke MK

Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir yang diwakili tim pengacaranya mendaftarkan uji materi pasal-pasal di KUHAP UU No 8 Tahun 81 yang terkait dengan penahanan. Pengacara Baasyir meminta pasal itu dihapus atau direvisi karena dinilai sangat subjektif.

Rabu, 02 Feb 2011 13:02 WIB

detikFinance

SBY: Wirausahawan Adalah Pahlawan Ekonomi Rakyat

Para wirausahawan diberi apresiasi tinggi oleh negara. Kiprahnya tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tapi kini sudah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Rabu, 02 Feb 2011 12:50 WIB

detikNews

Ketua MK: Bagus Komisi III DPR Tolak Bibit & Chandra

Keputusan internal Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bukan langkah hukum melainkan tindakan politik. Bahkan merupakan tindakan politik yang tergolong bagus dan karenanya tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut.

Selasa, 01 Feb 2011 16:34 WIB

detikNews

Soal RUUK DIY, MPR Usul DPD Perkarakan DPR ke MK

DPD selama ini tidak dilibatkan dalam pembahasan Daftar Inventarisir Masalah terkait RUU Keistimewaan DIY oleh DPR. MPR pun menyarankan DPD untuk menempuh jalur hukum ke MK.

Senin, 31 Jan 2011 15:57 WIB

detikNews

Majelis Kehormatan Hakim Kelar Lusa, MK Segera Umumkan ke Publik

Kerja Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) akan usai lusa, 2 Februari. Setelah itu, hasil pemeriksaan sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi itu akan dilaporkan ke Ketua MK.

Senin, 31 Jan 2011 13:36 WIB

detikNews

UU Hak Angket DPR Zaman Soekarno Dihapus

MK menghapus UU No 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dan menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Hak Angket DPR sepenuhnya diatur oleh pasal 77 ayat 3 UU No 27/2009 tentang MD3, serta Tata Tertib DPR.

Senin, 31 Jan 2011 13:06 WIB

detikNews

Refly Harun Optimis KPK Dapat Usut Dugaan Suap di MK

Saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan suap di MK yang diduga melibatkan hakim konstitusi. Ketua Tim Investigasi MK, Refly Harun, optimis KPK dapat mengusut kasus ini.

Senin, 31 Jan 2011 12:01 WIB

detikNews

Refly Pertanyakan Sikap Reaktif Bupati Simalungun

Refly Harun menilai ada sesuatu di balik sikap reaktif Bupati Simalungun JR Saragih mengenai dugaan suap di MK. Refly juga mempertanyakan sikap Saragih yang tidak konsisten.

Senin, 31 Jan 2011 11:02 WIB