detikNews

PDIP: Amendemen UUD hanya untuk GBHN, Tak Ubah Sistem Pemilihan Presiden

PDIP menyatakan wacana amendemen terbatas UUD 1945 hanya dilakukan untuk menghadirkan kembali GBHN. Amendeman tak akan mengubah sistem pemilihan presiden.

Rabu, 21 Agu 2019 08:23 WIB

detikNews

Wacana GBHN Mengemuka, JK Ungkap Efek Negatifnya

Wapres Jusuf Kalla kembali berbicara soal 'bahaya' penghidupan GBHN. Sementara itu, MPR kian gencar menyerukan penghidupan GBHN lewat amendemen UUD 1945.

Selasa, 20 Agu 2019 20:02 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Turun Tangan Cari Penyebab Kerusuhan di Papua Barat

Solidaritas Pemuda untuk Indonesia Damai dan Toleran menyayangkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

Selasa, 20 Agu 2019 18:23 WIB

detikNews

JK: Kalau GBHN Dimunculkan, Presiden Tak Bisa Kampanye Visi Misi

JK khawatir pemilihan langsung juga akan terganggu oleh adanya GBHN. Dia berharap wacana tersebut dimatangkan kembali.

Selasa, 20 Agu 2019 15:29 WIB

detikNews

Abdul Somad di Antara Hukum dan Kemanusiaan

Cara berdakwah sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah UAS itu memang tidak melanggar hukum positif. Tapi ia kontraproduktif dengan cita-cita harmoni sosial.

Selasa, 20 Agu 2019 15:16 WIB

detikNews

GBHN sebagai Konsensus Bersama

Semua partai politik yang mempunyai perwakilan di MPR dan anggota DPD mempunyai pandangan yang sama perihal perlunya haluan pembangunan nasional.

Selasa, 20 Agu 2019 14:50 WIB

detikNews

Kotak Pandora Perubahan Konstitusi

Meskipun PDIP menghendaki amandemen UUD 1945 secara terbatas, hal itu tidaklah memberikan garansi, sebab tidak pasti garis batasannya sejauh mana.

Selasa, 20 Agu 2019 14:20 WIB

detikNews

Menguak Amandemen Terbatas

Upaya menghidupkan kembali GBHN sepatutnya dimulai dari pembenahan MPR, bukan secara parsial dengan amandemen UUD 1945 secara terbatas.

Selasa, 20 Agu 2019 13:10 WIB

detikNews

Wacana Amandemen (Terbatas) Konstitusi

Wacana amandemen terbatas UUD 1945 dapat saja menjadi bola liar untuk membuka keran perubahan pasal-pasal lain. Sebab, MPR dan GBHN sangat fundamental.

Selasa, 20 Agu 2019 12:28 WIB

detikNews

Jokowi Sebut Aturan Sangat Ruwet, Ini Otak-atik Lembaga Penata Regulasi

Jokowi menyinggung soal hukum di Indonesia yang ruwet. Menurut Agus Riewanto penyebabnya banyak hal dan harus disudahi.

Selasa, 20 Agu 2019 09:41 WIB