detikFinance
Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 yang Mau Dihapus Menkes
Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah.
Jumat, 17 Feb 2023 08:50 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Perjalanan Aturan JHT: Ramai Dikritik, Didemo hingga Jokowi Minta Revisi
Presiden Jokowi meminta Menaker merevisi JHT Jamsostek yang hanya dapat dicairkan di usia 56 tahun. Aturan ini sebelumnya juga ramai dikritik hingga didemo.
Selasa, 22 Feb 2022 10:44 WIB
detikFinance
BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Mau Dihapus, Segini Iuran yang Berlaku
Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah.
Kamis, 16 Feb 2023 08:50 WIB
detikFinance
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 yang Mau Dihapus
Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah.
Selasa, 14 Feb 2023 09:59 WIB
detikFinance
BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Mau Dihapus, Segini Iuran yang Berlaku
Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah.
Senin, 13 Feb 2023 09:38 WIB
detikFinance
Berapa Gaji Pensiun PNS yang Kata Sri Mulyani Jadi Beban Negara?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan bahwa skema pembayaran dana pensiun terhadap aparatur sipil negara (ASN) saat ini membebani negara.
Kamis, 25 Agu 2022 11:14 WIB
detikNews
Ramai Video Hina Gus Dur 'Picek', Ini Sederet Kontroversi Bupati Banjarnegara
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono kembali bikin heboh usai video lamanya menyebut Gus Dur 'picek' ramai di medos. Berikut ini sederet kontroversinya selama ini.
Sabtu, 28 Agu 2021 19:55 WIB
detikFinance
Kelas 1, 2, 3 Mau Dihapus, Segini Iuran BPJS yang Berlaku
Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah.
Sabtu, 11 Feb 2023 09:30 WIB
detikJabar
Menaker Ingatkan Perusahaan Daftarkan Pegawainya BPJS Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau agar perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kamis, 13 Okt 2022 20:31 WIB
detikNews
PSI Sebut Ada Pemborosan Rp 3,3 M Lahan Makam, Pemprov DKI Membantah
PSI menyebut ada pemborosan yang dilakukan DKI soal pengadaan tanah makam Corona menggunakan APBD Perubahan 2020. PSI menyebut ada pemborosan anggaran Rp 3,3 M.
Selasa, 24 Agu 2021 15:33 WIB