Pemkot Surabaya mengajak dewan konsultasi ke Kemendagri mengenai keabsahan pembelian puluhan mobil. Namun Ketua DPRD Wisnu Wardhana justru menantang Walikota Tri Rismaharini ke KPK.

Perseteruan antara dewan dengan Pemkot Surabaya makin tajam. Keduabelah merasa paling benar. Giliran Pemkot Surabaya menyatakan pengadaan mobil dinas tidak perlu dipermasalahkan menurut Kemendagri sah.

Departemen Dalam Negeri telah membatalkan 1.152 peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah hingga Juli 2009.