detikNews

Penggugat Hak Angket DPR ke MK Hadirkan 3 Ahli Hukum

Rencananya ada 3 ahli yang dihadirkan yaitu Zainal Arifin Mochtar, Denny Indrayana dan Yuliandri.

Rabu, 13 Sep 2017 11:31 WIB

detikNews

Minta Pemeriksaan Novanto Ditunda, Fadli Yakin Tak Langgar Aturan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut surat penundaan pemeriksaan Novanto yang dikirim ke KPK sesuai ketentutan yang berlaku.

Rabu, 13 Sep 2017 10:55 WIB

detikNews

DPR Targetkan Bahas RUU Penyadapan Tahun Depan

Komisi III DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyadapan. RUU tersebut akan mulai dibahas tahun depan.

Selasa, 12 Sep 2017 22:01 WIB

detikNews

Disebut Jaksa Agung Bikin Gaduh, KPK: OTT Diatur Undang-undang

KPK menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) sudah diatur dalam KUHAP. Karena itu, KPK akan mematuhi yang diatur dalam undang-undang.

Selasa, 12 Sep 2017 20:49 WIB

detikNews

KPK Tetap Periksa Setya Novanto Meski Praperadilan Berjalan

Menurut jubir KPK Febri Diansyah, proses sidang praperadilan berjalan bersama dengan proses penyidikan.

Selasa, 12 Sep 2017 20:14 WIB

detikNews

Soal Jaksa Agung, Seskab: Presiden Tak Mau Kewenangan KPK Dikurangi

Jaksa Agung M Prasetyo mempersoalkan kewenangan penuntutan KPK. Tapi pihak Istana menegaskan Presiden Jokowi tidak ingin kewenangan KPK dikurangi.

Selasa, 12 Sep 2017 17:55 WIB

detikNews

Polisi Sudah Periksa 12 Saksi Kasus E-Mail Novel Baswedan

Polda Metro Jaya telah memeriksa 12 saksi terkait kasus e-mail penyidik KPK Novel Baswedan. Siapa saja?

Selasa, 12 Sep 2017 15:14 WIB

detikFinance

Ganti Skema Pensiun PNS, Sri Mulyani: Ini Tak Mudah dan Sensitif

Pemerintah tengah melakukan kajian terkait dengan perbaikan sistem gaji dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN).

Selasa, 12 Sep 2017 11:20 WIB

detikNews

Terima Vonis 8 Tahun Patrialis Akbar, Ini Alasan KPK

Hukuman 8 tahun penjara untuk Patrialis Akbar telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Selasa, 12 Sep 2017 10:31 WIB

detikNews

Pegiat Antikorupsi Tolak Kewenangan Penuntutan KPK Dicabut

Usul Jaksa Agung agar kewenangan penuntutan KPK dialihkan ke Kejaksaan hanya akan melahirkan birokrasi baru.

Selasa, 12 Sep 2017 08:10 WIB