Kementerian PAN-RB bersama KPK dan lembaga terkait menyusun Stranas PK 2025-2026 untuk pencegahan korupsi, fokus pada reformasi birokrasi & pertumbuhan ekonomi.
Presiden Jokowi mengatakan presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Pakar hukum tata negara UGM, Andi Sandi, turut angkat bicara.