detikFinance

PP Audit Biaya Perkara MA akan Berlaku Surut

Pemerintah kini sedang menggodok rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur audit biaya perkara MA oleh BPK. PP itu nantinya berlaku surut.

Senin, 24 Sep 2007 18:57 WIB

detikNews

Anwar Nasution Minta BPK vs MA Tidak Dibawa ke Politik

Niat baik Wapres Jusuf Kalla menengahi perseteruan BPK dengan MA ditanggapi dingin Ketua BPK Anwar Nasution. Anwar bersikeras akan mengaudit uang pekara di MA.

Jumat, 21 Sep 2007 13:20 WIB

Sepakbola

'Mourinho Tak Suka Direcoki'

Kabar "bercerainya" Jose Mourinho dengan Chelsea tidak mengejutkan mantan bos Mourinho. Masalahnya, manajer asal Portugal itu memang tidak suka direcoki.

Jumat, 21 Sep 2007 00:03 WIB

detikFinance

BPK akan Ajukan Judicial Review UU KUP ke MK

BPK akan melakukan judicial review terhadap UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kepada MK paling lambat Oktober 2007.

Rabu, 19 Sep 2007 16:36 WIB

detikFinance

Obat, Buku Ilmu Pengetahuan, Barang Olahraga Bebas Bea Masuk

Pemerintah membebaskan bea masuk untuk impor obat-obatan, buku ilmu pengetahuan dan barang olahraga. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi.

Selasa, 18 Sep 2007 16:39 WIB

detikFinance

Menkeu Minta DPD Atur Perjalanan Dinas

Pemerintah meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatur secara lengkap biaya perjalanan dinas agar tidak ada manipulasi biaya.

Kamis, 13 Sep 2007 12:38 WIB

detikInet

BRTI Awasi Keputusan KPPU Soal Temasek

BRTI berharap KPPU mengambil keputusan yang tepat soal dugaan monopoli tarif telekomunikasi oleh Grup Temasek. Kalau tidak, BRTI akan panggil KPPU.

Senin, 03 Sep 2007 10:38 WIB

detikNews

Materai Rp 6.000 Langka di Palembang

Sudah sepekan ini warga Palembang mengalami kesulitan mendapatkan materai Rp 6.000. Termasuk bila berbelanja ke Kantor Pos Besar Palembang.

Jumat, 31 Agu 2007 21:57 WIB

detikNews

Audit LSM, Pemerintah Perlu Terbitkan Permendagri

Mendagri diminta menerbitkan Peraturan enteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur etentuan audit keuangan bagi LSM dan organisasi massa (Ormas) demi akuntabilitas dan transparasi.

Rabu, 22 Agu 2007 13:57 WIB

detikNews

Ketua FPKS: Jangan Cuma Hapus Pensiun DPR, Tapi Semua Pejabat Negara

Pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menuai sorotan tajam. Bagi FPKS, pensiun sah-sah saja dihapus, asalkan berlaku juga untuk semua pejabat negara.

Selasa, 21 Agu 2007 11:29 WIB