"Kami minta kepada Menkeu, jangan menyalurkan PMN itu sebelum ada pembahasan komprehensif di Komisi VI DPR karena kami belum tahu apa roadmapnya," kata Marwan.
PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak buang badan soal bansos tunai tahap 7 dan 8. Menurutnya, Pemprov DKI harus bertanggung jawab soal bansos.