detikNews
PPP: Masyarakat Berhak Uji Materi UU MD3 yang Disahkan DPR
"Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucap Waketum PPP Arwani Thomafi soal revisi UU MD3.
Senin, 12 Feb 2018 18:50 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana
DPR sore ini mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana.
Senin, 12 Feb 2018 18:45 WIB
detikNews
UU MD3 Penuh Pasal Kontroversial, DPR Dianggap Antidemokrasi
"Bukan cuma tidak terbuka, tapi antidemokrasi, mereka juga melawan prinsip semua warga negara sama di depan hukum," kata Lucius soal pembahasan RUU MD3.
Senin, 12 Feb 2018 18:25 WIB
detikNews
Disahkan di Paripurna DPR, Revisi UU MD3 Rawan Digugat
"Karena di samping proses pembahasan yang diarahkan membela kepentingan DPR," kata Lucius soal revisi UU MD3.
Senin, 12 Feb 2018 18:10 WIB
detikNews
WO Tolak Revisi UU MD3, PPP Persoalkan Tambahan Kursi Pimpinan MPR
Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dan anggota fraksi memutuskan walk out dari paripurna revisi UU MD3. Revisi aturan itu dianggap belum saatnya disahkan.
Senin, 12 Feb 2018 18:01 WIB
detikNews
2 Fraksi Walk Out, Revisi UU MD3 Tetap Disahkan DPR
Meski ada dua fraksi yang walk out saat paripurna, revisi UU MD3 tetap disahkan di sidang paripurna DPR.
Senin, 12 Feb 2018 17:56 WIB
detikNews
Walk Out dari Paripurna, NasDem: Revisi UU MD3 Dipaksakan
Fraksi NasDem melakukan aksi walk out dari sidang paripurna DPR. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan revisi UU MD3.
Senin, 12 Feb 2018 17:51 WIB
detikNews
Minta Pengesahan UU MD3 Ditunda, NasDem-PPP WO dari Paripurna
NasDem dan PPP tidak menyetujui pengesahan revisi UU MD3. Mereka lalu walk out dari paripurna DPR.
Senin, 12 Feb 2018 17:42 WIB
detikNews
RUU MD3 akan Disahkan, PPP Anggap DPR Tabrak Putusan MK
"Ini melabrak putusan MK," kata Wasekjen PPP menolak pengesahan RUU MD3.
Senin, 12 Feb 2018 17:35 WIB
detikNews
Revisi UU MD3 untuk Siapa
Melalui revisi UU MD3, PDIP dapat jatah kursi pimpinan DPR. Aparat hukum yang ingin memeriksa anggota DPR juga harus seizin Presiden atas saran dari MKD.
Senin, 12 Feb 2018 17:17 WIB