detikNews

Ketua Umum PAN Setuju Kepala Daerah Terkena OTT Langsung Diberhentikan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setuju usulan agar kepala daerah yang terkena OTT dalam kasus korupsi atau narkoba bisa langsung diberhentikan.

Sabtu, 16 Apr 2016 15:29 WIB

detikNews

KPU: Revisi UU Pilkada Jangan Menutup Ruang Calon Independen

Sejumlah fraksi di DPR ingin memperberat syarat calon perseorangan. Namun, Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharap syarat calon perseorangan tak dipersulit

Sabtu, 16 Apr 2016 11:07 WIB

detikNews

Mendagri Usul Kepala Daerah yang Kena OTT dan Narkoba Langsung Dicopot

Mendagri Tjahjo berharap UU Pilkada mengatur kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi maupun narkoba agar bisa diberhentikan.

Jumat, 15 Apr 2016 18:36 WIB

detikNews

DPR dan Menteri KKP Sepakat Stop Reklamasi Teluk Jakarta, ini Dampak Hukumnya

Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. Apa implikasi hukumnya?

Kamis, 14 Apr 2016 16:00 WIB

detikNews

Komisi IV DPR dan KKP Sepakat Hentikan Reklamasi, Ahok: Saya Enggak akan Geser

Gubernur DKI Ahok menilai harus ada UU baru sekaligus persetujuan Presiden Jokowi untuk dapat menghentikannya.

Kamis, 14 Apr 2016 11:08 WIB

detikNews

Tak Hadiri Muktamar PPP, Dimyati: Saya Menghomati Proses Hukum

PPP menggelar Muktamar yang disebut sebagai Muktamar islah setelah konflik dualisme kepengurusan setahun lebih.

Sabtu, 09 Apr 2016 13:40 WIB

detikNews

Tanpa Seleksi yang Transparan, Hakim Konstitusi Anwar Usman Dipertanyakan

Nasib Anwar berbeda dengan nasih Ahmad Fadlil Sumadi yang dikocok ulang oleh MA dan tidak lolos menjadi hakim konstitusi.

Jumat, 08 Apr 2016 10:19 WIB

detikNews

Syarat Bagi Anggota DPR, PNS, TNI, dan Polri Maju Pilkada Diperdebatkan

MK sudah membuat putusan soal syarat anggota dewan, PNS, serta TNI dan Polri yang wajib mundur untuk ikut Pilkada. DPR berniat mengubah aturan ini.

Kamis, 07 Apr 2016 17:51 WIB

detikNews

Ini Aturan Soal Calon Independen yang Bakal Diperdebatkan di DPR

Salah satu poin revisi di UU Pilkada yang akan diperdebatkan di DPR adalah soal syarat dukungan bagi calon independen.

Kamis, 07 Apr 2016 14:15 WIB

detikNews

Hari Kalender Sengketa Pilkada di MK Diusulkan Jadi Hari Kerja

Saat ini, draf revisi UU Pilkada mulai dibahas di DPR bersama pemerintah. Targetnya selesai pada 29 April 2016.

Kamis, 07 Apr 2016 10:32 WIB