detikNews

Pengadilan Tipikor di 33 Provinsi, Pemberantasan Korupsi Stagnan 1 Tahun

Pengadilan tipikor sepakat dibentuk di 33 provinsi. Proses pembentukan pengadilan tersebut dikhawatirkan memicu stagnansi upaya pemberantasan korupsi antara 6 bulan sampai 1 tahun.

Selasa, 29 Sep 2009 10:13 WIB

detikNews

RUU Pengadilan Tipikor Disahkan, Pansus Lega

Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) akhirnya akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut pun merasa lega.

Selasa, 29 Sep 2009 09:29 WIB

detikNews

ICW Apresiasi DPR Pertahankan Wewenang Penuntutan KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Pansus RUU Pengadilan Tipikor, yang tetap mempertahankan kewenangan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 29 Sep 2009 08:38 WIB

detikFinance

RUU JPSK Batal, DPR Tuding Pemerintah Lindungi Kasus Century

DPR batal menyetujui RUU JPSK, setelah pemerintah ngotot mempertahankan dua pasal. Sikap pemerintah mempertahankan 2 pasal itu dinilai sebagai langkah untuk melindungi bailout Bank Century.

Selasa, 29 Sep 2009 07:40 WIB

detikNews

Pansus: Wewenang Penuntutan KPK Merujuk UU KPK

Meski tidak secara tersurat dijelaskan dalam draft RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK dalam menuntut perkara korupsi ternyata dikembalikan pada UU KPK. Dengan ini, KPK tetap memiliki kewenangan seperti sebelumnya.

Selasa, 29 Sep 2009 07:27 WIB

detikNews

Ketua DPR: Kasus Century Ada Kebocoran yang Disengaja

Meski belum terlalu rinci, Ketua DPR Agung Laksono mengungkap sedikit isi laporan audit BPK atas kasus Bank Century. Menurutnya, memang benar ada kebocoran-kebocoran yang disengaja.

Selasa, 29 Sep 2009 05:30 WIB

detikNews

Wewenang Penuntutan KPK Masih Belum Jelas

Meski secara tersirat KPK masih memiliki kewenangan menuntut, namun rumusan bagaimana kriteria penuntutan KPK di pengadilan tipikor masih belum jelas. Dalam RUU tersebut wewenang penuntutan hanya disebutkan dimiliki oleh penuntut umum sesuai UU yang berlaku.

Selasa, 29 Sep 2009 00:40 WIB

detikNews

Menkum HAM Isyaratkan Penuntutan Masih di KPK

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Andi Matalatta mengisyaratkan penuntutan masih menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan tersebut diperkuat berdasarkan UU KPK.

Senin, 28 Sep 2009 23:48 WIB

detikNews

Pemerintah dan Pansus Sepakat Pertahankan Wewenang Penuntutan KPK

Meski sempat ditolak hampir sebagian besar fraksi, Pansus Pengadilan Tipikor dan Pemerintah akhirnya menyepakati KPK tetap memiliki wewenang dalam penuntutan. Keputusan ini diperoleh setelah dilakukan lobi selama 15 menit.

Senin, 28 Sep 2009 23:40 WIB

detikNews

Hendarman Tinggalkan Rapat Pansus Saat Skorsing

Salah satu wakil pemerintah yang ikut hadir dalam rapat rapat Panitia Khusus (Pansus) Pengadilan Tipikor, Jaksa Agung Hendarman Supandji meninggalkan ruang rapat sesaat setelah dilakukan skors sidang untuk melakukan lobi. Belum diketahui alasan Hendarman meninggalkan rapat tersebut.

Senin, 28 Sep 2009 22:34 WIB