Guru-guru dari Jatim resah karena tak mendapat uang lauk pauk Rp 10.000/hari. Keputusan ini dinilai diskriminatif, karena PNS pusat mendapatkan uang lauk pauk itu.
KPK mulai memeriksa anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) era Rokhmin Dahuri. Slamet Effendy Yusuf masuk daftar.