detikNews

Pemeriksaan Syaharie Disoal PD, Kapolri: Tak Ada Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah tudingan Partai Demokrat soal dugaan kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang. Apa kata Tito?

Jumat, 05 Jan 2018 14:04 WIB

detikFinance

BPH Migas dan Polri Kawal Program BBM Satu Harga Jokowi

BPH Migas dan Polri bekerja sama mengawal program BBM Satu Harga yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

Jumat, 05 Jan 2018 12:50 WIB

detikNews

Kapolda Kaltim Mundur dari Polri Bila Resmi Jadi Cagub

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin mengatakan belum mengajukan surat permohonan dirinya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kenapa?

Kamis, 04 Jan 2018 15:24 WIB

detikNews

Komisi II DPR Dukung KPK-Polri Bentuk Satgas Anti-politik Uang

Komisi II DPR, yang membidangi pilkada, mendukung Polri-KPK membentuk Satgas Antipolitik Uang. Apa alasannya?

Kamis, 04 Jan 2018 10:35 WIB

detikNews

Kapolri Naikkan Pangkat 79 Perwira Menengah

Pelantikan ini berdasarkan STR 3622/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kamis, 04 Jan 2018 09:53 WIB

detikNews

Pemuda Muhammadiyah Pesimistis Polisi Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku pesimistis atas penuntasan kasus teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Rabu, 03 Jan 2018 19:01 WIB

detikNews

Cerita Kapolri tentang Pilkada Papua Saat Jadi Kapolda

Tito mengatakan masyarakat kelas bawah belum tentu memahami secara benar hak-hak politik dalam sistem demokrasi.

Rabu, 03 Jan 2018 17:10 WIB

detikNews

Bentuk Satgas Anti-politik Uang, Kapolri dan KPK Bagi-bagi Tugas

Kapolri menerangkan rencananya membentuk Satgas Money Politics bertujuan memberi efek jera terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat curang di pilkada.

Rabu, 03 Jan 2018 16:30 WIB

detikNews

Kapolri Minta OTT Saber Pungli Lebih Digencarkan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kinerja satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) lebih digencarkan tahun ini.

Rabu, 03 Jan 2018 15:53 WIB

detikNews

UU Pemilu Dinilai Hambat Munculkan Capres Alternatif

Pertengahan tahun 2017 lalu, DPR mengesahkan UU tentang Pemilu dengan ambang batas capres 20%. Angka tersebut dinilai menghambat munculnya capres alternatif.

Rabu, 03 Jan 2018 15:46 WIB