detikNews

JK Sebut 36 KTP Palsu yang Ditemukan Diduga untuk Penipuan

Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan paket berisi 36 KTP palsu yang dikirim dari Kamboja

Jumat, 10 Feb 2017 14:45 WIB

detikNews

JK soal Aksi 112: Kalau Doa dan Istigasah Silakan

JK mengatakan pemerintah tidak ingin dianggap melarang masyarakat untuk beribadah, termasuk berdoa.

Jumat, 10 Feb 2017 14:36 WIB

detikNews

JK: Lambang PMI Dibikin Supaya Mudah Dilihat, Tak Ada Makna Lain

Jusuf Kalla menjelaskan lambang PMI berbeda dengan salib. Lambang PMI justru sama dengan tanda plus ciptaan Al-Khwarizmi, ilmuwan Islam abad pertengahan.

Rabu, 08 Feb 2017 18:36 WIB

detikNews

PDIP: Pembangunan SDM Juga Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

PDIP menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi juga berfokus pada pembangunan manusia, bukan hanya infrastruktur.

Rabu, 08 Feb 2017 17:29 WIB

detikNews

Tanggapi Kritik SBY, JK: Itu Wajar Saja

Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai kritik SBY sebagai hal yang wajar.

Rabu, 08 Feb 2017 17:03 WIB

detikNews

JK Imbau Tidak Ada Lagi Aksi Massa 112

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap tidak ada aksi massa pada Sabtu, 11 Februari. Masyarakat diminta menahan diri.

Rabu, 08 Feb 2017 16:44 WIB

detikNews

Rapat dengan JK, Komisi IX: RUU Kepalangmerahan Sudah 10 Tahun di DPR

Komisi IX DPR membahas RUU Kepalangmerahan dengan Ketum PMI, Jusuf Kalla. RUU ini sudah 10 tahun bergulir di DPR dan belum disahkan.

Rabu, 08 Feb 2017 15:21 WIB

detikNews

JK akan Rapat dengan Komisi IX DPR Sebagai Ketum PMI

Wakil Presiden Jusuf Kalla siang ini akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR. JK datang dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum PMI.

Rabu, 08 Feb 2017 12:10 WIB

detikNews

Muhammadiyah Imbau Tokoh, Parpol, dan Warga Tak Ikut Aksi 112

Tidak hanya itu, Haedar berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar lebih menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang membuat situasi panas.

Selasa, 07 Feb 2017 15:52 WIB

detikNews

Kata Ryamizard Soal Permenhan yang Batasi Kewenangan Panglima

Panglima TNI mengatakan kewenangannya di sektor anggaran hilang karena adanya Permenhan No 28 Tahun 2015. Apa kata Menhan?

Selasa, 07 Feb 2017 14:01 WIB