detiksearch

detikNews

Hanura Tegas Menolak Perpu Penyelamatan MK

Perpu mengenai penyelamatan MK telah disahkan. Perpu tersebut diterbitkan Presiden SBY atas dasar kegentingan yang memaksa. Partai Hanura menolak tegas perpu itu.

Jumat, 18 Okt 2013 14:57 WIB

detikNews

Soal Perpu MK, Waka MPR Sarankan Hakim Konstitusi Lakukan Introspeksi

Perpu mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) telah diresmikan. Di antara isi Perpu tersebut mengatur soal pengawasan MK yang melibatkan Komisi Yudisial (KY).

Jumat, 18 Okt 2013 13:53 WIB

detikNews

Perpu Potensial Digugat ke MK, Hamdan Zoelva Tolak Berkomentar

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menolak berkomentar terkait substansi Perpu yang baru saja dikeluarkan Presiden SBY. Hal tersebut karena Perpu berpotensi untuk diperkarakan di MK.

Jumat, 18 Okt 2013 13:44 WIB

detikNews

Komisi III DPR Usulkan Hakim MK Tak Jadi Anggota Parpol Selama 15 Tahun

Perpu mengatur agar hakim konstitusi haruslah seseorang yang tak aktif di partai politik paling singkat selama 7 tahun. Namun aturan itu dinilai kurang reformis.

Jumat, 18 Okt 2013 13:44 WIB

detikNews

Gaji Bisa Capai Rp 150 Juta Per Bulan, Ini Kata Hakim Konstitusi

Setiap hakim konstitusi mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta per putusan. Alhasil, seorang hakim MK bisa mengantongi Rp 100 juta lebih perbulan.

Jumat, 18 Okt 2013 13:19 WIB

detikNews

Gerindra: Isi Perpu Penyelamatan MK Memenuhi Harapan Masyarakat

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Jumat, 18 Okt 2013 13:07 WIB

detikNews

Fitra: Terlalu Boros Hakim Konstitusi Dibayar Rp 5 Juta Per Kasus

Setiap hakim MK mendapat uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta untuk setiap perkara pilkada. Jumlah tersebut dinilai telalu besar karena hakim konstitusi juga sudah digaji Rp 40 jutaan per bulan.

Jumat, 18 Okt 2013 11:21 WIB

detikNews

Yusril: Meski Terlambat, Perpu MK Tetap Mengikat

Yusril Ihza Mahendra mengkritik Presiden SBY yang terlambat mengeluarkan Perpu tentang MK. Namun demikian, Perpu itu mengikat hingga disahkan atau dibatalkan oleh DPR.

Jumat, 18 Okt 2013 09:06 WIB

detikNews

Gaji Hakim Konstitusi Bisa Capai Rp 150 Juta, Apa Kata Hakim Agung?

SK Sekjen MK memberikan insentif Rp 5 juta bagi hakim konstitusi untuk satu perkara pilkada yang diputus. Alhasil, dalam sebulan seorang hakim MK dapat mengantongi sedikitnya Rp 100 juta. Apa kata hakim agung?

Jumat, 18 Okt 2013 08:59 WIB

Dr. Harjono, S.H., MCL: MK Jangan Ikut Runtuh

Setuju kewenangan MK mengadili sengketa pilkada dicabut. Semua keputusan MK perlu ditinjau ulang?

Jumat, 18 Okt 2013 08:50 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews