detikNews

Komisi Belum Lengkap, Penolakan Menteri Rini Rapat Bareng DPR Dianggap Wajar

Menteri BUMN Rini Soemarno mengirimkan surat ke Setjen DPR meminta penundaan jadwal RDP Pejabat Eselon I Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI. Permintaan itu dinilai wajar karena DPR masih terkotak oleh perbedaan koalisi.

Minggu, 23 Nov 2014 14:58 WIB

detikNews

Selain KMP Kubu Prabowo, Jokowi Juga Hadapi KMP 'Tandingan': Kalla, Mega dan Paloh

Presiden Joko Widodo yang dikenal doyan blusukan diperkirakan masih terus menghadapi tekanan dari partai-partai anggota Koalisi Merah Putih.

Sabtu, 22 Nov 2014 13:42 WIB

detikNews

Jimly Samakan Jokowi dengan Obama Terkait Dukungan Parlemen

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai tidak menjadi masalah apabila Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di DPR. Menurutnya, kondisi Jokowi mirip dengan kondisi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

Sabtu, 22 Nov 2014 02:12 WIB

detikNews

Golkar Akan Gulirkan Interpelasi Kenaikan Harga BBM ke Jokowi Senin Besok

Partai Golkar menyatakan akan menggulirkan hak interpelasi di DPR pada Senin (24/11) besok. Mereka akan mencoba meraup dukungan untuk melakukan interpelasi ke Presiden Joko Widodo, guna meminta keterangan terkait kenaikkan harga BBM bersubsidi.

Jumat, 21 Nov 2014 19:42 WIB

detikNews

NasDem Bidik 15 Kepada Daerah di Jatim

DPW Partai NasDem Jawa Timur mulai memetakan kekuatan politik di 15 daerah di Jawa Timur. Pemetaan ini dilakukan menjelang Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2015.

Jumat, 21 Nov 2014 18:21 WIB

detikNews

Jatuh Bangun Nusron Wahid, Dipecat Golkar Kini 'Dipakai' Jokowi

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid akhirnya mendapat tempat di pemerintahan Jokowi-JK. Jatuh bangun Nusron sebelum mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi tak mudah, sampai menghadapi risiko kehilangan kursi di DPR RI.

Jumat, 21 Nov 2014 16:42 WIB

detikNews

Penunjukan HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung dinilai Kemunduran Hukum

Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, Kontras dan MaPPI UI meminta kejelasan Presiden Jokowi atas penunjukan HM Prasetyo jadi Jaksa Agung. Penunjukan Prasetyo yang juga politisi NasDem ini dinilai kemunduran hukum.

Jumat, 21 Nov 2014 16:22 WIB

detikNews

Pukat UGM Kritik Penunjukan Jaksa Agung: Politik Transaksional Lebih Kuat

Pukat UGM mempertanyakan pengangkatan jaksa agung Prasetyo. Sebab Prasetyo dianggap tidak mempunyai prestasi menonjol dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dinilai syarat kepentingan politik.

Jumat, 21 Nov 2014 13:35 WIB

detikNews

Ketua NasDem: Tak Ada Dominasi Surya Paloh di Pemerintahan Jokowi

Ketua DPP NasDem Johnny G Plate membantah penilaian kalau Ketua Umum NasDem Surya Paloh mendominasi kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Jumat, 21 Nov 2014 13:22 WIB

detikNews

Penunjukan Jaksa Agung Seharusnya Libatkan PPATK dan KPK

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Apalagi, pemilihan jaksa agung tidak melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK.

Jumat, 21 Nov 2014 11:54 WIB