detikNews

Politisi PDIP: Perpu Penyelamatan MK Cacat Fatal

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal.

Sabtu, 19 Okt 2013 10:53 WIB

detikNews

Pelibatan KY Dalam Seleksi Hakim MK Batasi Kewenangan Lembaga Lain

Salah satu substansi dalam Perpu tentang MK adalah keterlibatan KY dalam membentuk Majelis Kehormatan MK. Hal tersebut dinilai akan membatasi kewenangan tiga institusi lain.

Sabtu, 19 Okt 2013 10:31 WIB

detikNews

PAN Dukung Perpu MK Jadi Undang-undang

PAN menyambut baik terbitnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). PAN akan mendukung Perpu ini menjadi Undang-undang.

Jumat, 18 Okt 2013 21:17 WIB

detikNews

Anggota Dewan Etik MK Ditentukan Minggu Depan, Pergantian 3 Tahun Sekali

Dalam waktu dekat MK akan segera membentuk Dewan Etik untuk mengawasi kinerja hakim-hakimnya. Rencananya, minggu depan nama-nama tersebut akan diumumkan.

Jumat, 18 Okt 2013 20:41 WIB

detikNews

PKS: Perpu MK Rawan Di-Judicial Review

PKS memandang Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang diterbitkan pemerintah tak tepat. Malah, Perpu ini disebut berpotensi bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Jumat, 18 Okt 2013 20:12 WIB

detikNews

Wasekjen Golkar: Perpu Tak Perlu Atur Batasan Minimal Hakim MK Berpartai

Nurul Arifin menilai ada cara lain untuk menyelamatkan MK selain dengan membuat Perpu. Dia menilai revisi UU MK lebih baik dibanding mengeluarkan Perpu.

Jumat, 18 Okt 2013 17:59 WIB

detikNews

PKB Ragukan Perpu Penyelamatan MK, Hanya Terima 1 Poin

Fraksi PKB DPR menyoroti beberapa poin yang termuat dalam Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamat MK. Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, beberapa poin yang terkandung dalam Perpu itu tak jelas tujuannya.

Jumat, 18 Okt 2013 17:57 WIB

detikNews

Jimly Asshiddiqie: Perpu Tak Perlu, Tapi Saya Hormati

Sedari awal Jimly Asshiddiqie berpendapat tidak perlu pemerintah membuat perpu untuk menyelamatkan MK. Namun mantan Ketua MK ini tetap menghormati produk hukum yang semalam Presiden SBY tandatangani.

Jumat, 18 Okt 2013 17:34 WIB

detikNews

Komentar Hakim MK Soal Hubungan Susi dan Akil dalam Sengketa Pilkada

Sengketa Pilkada yang berhubungan dengan Susi Tur Andayani dan Akil Mochtar kini jadi sorotan. Sejumlah kasus yang pernah 'dipegang' keduanya pun mencurigakan. Apa komentar hakim lain?

Jumat, 18 Okt 2013 17:23 WIB

detikNews

MK akan Konsultasikan Implikasi Perpu MK ke Presiden SBY

"Hal-hal terkait implikasi dari perpu ini kami ingin mendapat penjelasan yang lengkap kepada Presiden SBY," kata hakim MK, Hamdan Zoelva.

Jumat, 18 Okt 2013 16:47 WIB