detikNews

Revisi UU MD3 Mempermudah DPR Kriminalisasi Pengkritik

DPR baru saja mensahkan revisi UU MD3. Sebagian pihak menanggap pasal-pasal di UU ini, seperti pasal imunitas anggota dewan yang terdapat di pasal 245?

Selasa, 13 Feb 2018 06:14 WIB

detikNews

Perjalanan Pasal Imunitas Anggota DPR yang Sempat 'Dimatikan' MK

DPR baru saja mensahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Seperti apa perjalanan UU tersebut sampai disahkan?

Selasa, 13 Feb 2018 05:44 WIB

detikNews

Revisi UU MD3 Disahkan, Cak Imin: Putusan Paripurna Harus Dihormati

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap semua pihak menghormati keputusan sidang paripurna.

Senin, 12 Feb 2018 22:30 WIB

detikNews

DPR Perpanjang Masa Kerja Pansus RUU KUHP

Seluruh anggota yang hadir pun menyatakan setuju dengan perpanjangan masa kerja pansus DPR.

Senin, 12 Feb 2018 21:00 WIB

detikNews

KPK Tetap pada UU 30/2002, Tak Izin Presiden Panggil Anggota DPR

KPK menyebut UU MD3 yang baru disahkan DPR bertentangan dengan konstitusi.

Senin, 12 Feb 2018 20:54 WIB

detikNews

Apa Definisi Kritik ke DPR yang Bisa Dipidana? Ini Kata Baleg

"Namanya DPR kan manusia, punya hak asasi juga, itu perlu diatur," ujar Firman menjelaskan maksud pembentukan Pasal 122 huruf k UU MD3.

Senin, 12 Feb 2018 20:28 WIB

detikNews

Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi

Di dalam revisi UU MD3, terdapat sejumlah pasal kontroversial. Berikut selengkapnya.

Senin, 12 Feb 2018 20:15 WIB

detikNews

Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Bamsoet: Untuk Jaga Kehormatan

Salah satu pasal kontroversial di UU MD3 adalah tentang pengkritik DPR yang bisa dipidana. Bambang Soesatyo menyebut aturan itu untuk menjaga kehormatan DPR.

Senin, 12 Feb 2018 20:13 WIB

detikNews

Revisi Baru Saja Disahkan, UU MD3 Akan Digugat ke MK

Belum sampai 24 jam UU tersebut disahkan, masyarakat akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 12 Feb 2018 19:38 WIB

detikNews

UU MD3 Penuh Kontroversi, Menkum HAM Persilakan Gugatan ke MK

Revisi UU MD3 yang penuh pasal kontroversial disahkan dalam paripurna. Menkum HAM, Yasonna Laoly mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat ke MK.

Senin, 12 Feb 2018 19:23 WIB