detikNews

MK Diminta Hapus 16 Pasal UU Intelijen yang Ancam Kebebasan

Koalisi advokasi UU Intelijen Negara mengajukan judicial review ke MK. Mereka meminta MK menghapus 16 pasal dalam UU intelijen yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil dan rawan disalahgunakan aparat untuk berlaku represif.

Kamis, 05 Jan 2012 15:38 WIB

detikNews

MK: Anggota KPU Tidak Boleh Aktif di Parpol 5 Tahun Terakhir

Permohonan gabungan LSM dan perorangan atas judicial review UU Penyelenggaraan Pemilu diterima MK. Alhasil, anggota KPU tidak boleh aktif di tubuh partai politik selama 5 tahun ke belakang.

Rabu, 04 Jan 2012 18:03 WIB

detikNews

Cegah Konflik Tanah, DPD Minta Pemerintah Reformasi Agraria

Kasus bentrokan warga yang disebabkan karena persoalan lahan pertanian terus terjadi. DPD menuding pangkal persoalan tersebut adalah distribusi lahan yang tidak adil.

Selasa, 03 Jan 2012 21:01 WIB

detikNews

Copot Kepala Pengadilan Tinggi Maluku, MA Dinilai Sewenang-wenang

Pencopotan Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku karena mengambil sumpah advokat dari KAI disesalkan Pengurus KAI. Sebab tidak ada istilah wadah tunggal sebagaimana tertuang di UU Advokat.

Rabu, 28 Des 2011 20:14 WIB

detikNews

Hanura: Menyatakan Pendapat untuk Century Bukan Soal Malu atau Tidak

"Saya rasa Pak Marzuki belum memahami substansinya, usulan ini bukanlah soal DPR akan malu atau tidak jika kesalahan tidak terbukti," tutur anggota Timwas Century dari Hanura, Akbar Faisal.

Rabu, 28 Des 2011 18:15 WIB

detikNews

Bila Serampangan, Hak Menyatakan Pendapat Bisa Mempermalukan DPR

"Jangan sampai menyatakan pendapat DPR itu salah. Sudah hiruk pikuk, nanti hak menyatakan pendapat diuji di MK dan ternyata salah, semakin terpuruklah DPR," ujar Jetua DPR Marzuki Alie.

Rabu, 28 Des 2011 11:38 WIB

detikNews

MK Tolak Judicial Review UU Jamsostek

MK menolak judicial review UU No 3/1992 tentang Jamsostek yang diajukan perwakilan buruh dari berbagai federasi. Para perwakilan buruh ini meminta UU Jamsostek dibatalkan.

Jumat, 23 Des 2011 12:26 WIB

detikNews

Mahfud MD Usulkan Pemilukada di Papua Diatur Secara Khusus

Ketua MK Mahfud MD mengusulkan agar proses Pemilukada di Papua diatur secara khusus. Sebab, Papua dinilai menjadi daerah yang paling sering berperkara.

Jumat, 23 Des 2011 00:04 WIB

detikNews

Mahfud MD Angkat Bicara Soal Majelis Wali Amanat UI

Ketua MK Mahfud MD angkat bicara soal keberadaan MWA UI. Menurutnya putusan MK membatalkan UU BHP bukan melarang keberadaan MWA.

Kamis, 22 Des 2011 22:34 WIB

detikNews

Tak Lagi di KPK, Chandra Hamzah Nikmati Masa 'Pengangguran'

Hampir seminggu, Chandra Hamzah sudah tak lagi berkantor di Kuningan, lokasi Gedung KPK berada. Chandra pun belum punya pekerjaan baru. Menikmati masa 'pengangguran'.

Kamis, 22 Des 2011 18:14 WIB