detikNews MK: Seponering Tidak Melanggar UUD 1945 Seponering adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Rabu, 11 Jan 2017 17:15 WIB
detikNews MK: Seponering Kejagung Harus Perhatikan Pertimbangan 2 Badan Terkait MK memutuskan kewenangan seponering Kejaksaan Agung (Kejagung) harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Rabu, 11 Jan 2017 16:54 WIB
detikNews Presidential Threshold 0%, PD: Harus Dihitung Risiko Politiknya Jika wacana presidential threshold 0% disetujui masuk UU Pemilu, maka semua parpol bisa mengajukan capres di Pilpres 2019. Rabu, 11 Jan 2017 15:26 WIB
detikNews Jenis Kelamin Cagub Jogja, Ahli: Lelaki dan Perempuan Sama Menurut keterangan ahli KPH Yudhodiningrat, gelar Sri Sultan tidak menganut asas patrilineal, melainkan asas parental. Rabu, 11 Jan 2017 15:07 WIB
detikNews Ramai-ramai Minta Tambah Jatah Kursi di Parlemen Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Akankah keinginan itu jadi nyata? Rabu, 11 Jan 2017 10:33 WIB
detikNews ICW: Bawas MA Harus Telusuri Hakim yang Tolak Cabut Hak Politik Dalam beberapa putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih ada hakim yang menolak mencabut hak politik para terpidana korupsi. Jumat, 06 Jan 2017 21:10 WIB
detikNews JK: Dinasti Politik Ada yang Korup, Ada yang Tidak JK mencontohkan dinasti politik di Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, keluarga Bush di Amerika Serikat (AS), dan keluarga Fukuda di Jepang. Jumat, 06 Jan 2017 16:25 WIB
detikNews DPR: Larangan Dinasti Politik Tidak Menghilangkan Hak Konstitusi DPR menyetujui usulan pemerintah untuk melarang dinasti politik dalam pilkada. Namun aturan itu belakangan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kamis, 05 Jan 2017 15:01 WIB
detikNews Dibatalkan MK, Ini Alasan Pemerintah Larang Dinasti Politik Ikut Pilkada Yang paling banyak dilakukan oleh petahana adalah memperbesar program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon. Kamis, 05 Jan 2017 10:59 WIB
detikNews Mengapa Dinasti Politik Tidak Dilarang Secara Hukum? Jika masyarakat sudah jenuh terhadap calon dari dinasti politik, masyarakat dapat melakukan kampanye tidak memilih calon dari dinasti politik. Selasa, 03 Jan 2017 16:26 WIB