detiksearch

detikNews

Soal Golkar, Agung Laksono: Dua Pihak Sepakat Bentuk Tim Teknis untuk Islah

Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla tadi malam melakukan pertemuan dengan kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Munas Ancol. Ketua Umum DPP Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengatakan ada sejumlah poin.

Selasa, 26 Mei 2015 13:47 WIB

detikNews

Ketua Komisi II: Permintaan Agar BPK Audit KPU Bukan karena Dendam

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada kaitan dengan urusan revisi UU Pilkada.

Jumat, 22 Mei 2015 18:49 WIB

detikNews

Kemenkum HAM Kembali Tegaskan Banding Putusan PTUN Golkar

Kemenkum HAM menegaskan akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang menggugurkan SK Menkum Ham terkait kepengurusan Golkar Agung Laksono. Banding akan segera dilayangkan.

Kamis, 21 Mei 2015 14:04 WIB

detikNews

Agung vs Ical Ngotot, Putusan PTUN Sulit Akhiri Konflik Golkar

Menjelang keputusan PTUN, Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) masih keras pendirian. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin besok dinilai sulit mengakhiri konflik Golkar.

Minggu, 17 Mei 2015 11:12 WIB

detikNews

UU Pilkada Ingin Direvisi Lagi, Baleg DPR: Kondisi Negara Abnormal

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Jumat, 15 Mei 2015 18:45 WIB

detikNews

Sore Ini Baleg DPR Rapat Bahas Nasib Revisi UU Pilkada

Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan mengupayakan agar Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak direvisi. Revisi dilakukan agar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut Pilkada.

Jumat, 15 Mei 2015 15:53 WIB

detikNews

Fahri: Jika UU Pilkada Tak Direvisi, Berefek Pada Hasil dan Legitimasi

Usulan revisi Undang-undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP tampaknya bisa menjadi 'ring' baru bagi KIH-KMP.‎ Namun bagi wakil ketua DPR Fahri Hamzah, masalah revisi itu adalah soal legitimasi hasil pilkada.

Jumat, 15 Mei 2015 15:41 WIB

detikNews

PKB Juga Tolak Revisi UU Pilkada: Timingnya Tak Tepat

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Selasa, 12 Mei 2015 16:36 WIB