detikNews
Cegah Politik Dinasti, Publik Harus Kritis ke Calon Kepala Daerah
Agar politik dinasti tidak menjamur, masyarakat harus lebih kritis ke calon kepala daerah.
Kamis, 09 Jul 2015 09:35 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Perludem: Restui Politik Dinasti, MK Tak Lihat Kepentingan Masyarakat
Keputusan MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada tahun 2015 dikritik karena dinilai tak pro rakyat.
Kamis, 09 Jul 2015 08:31 WIB
detikNews
MK Juga Restui PNS Ikut Pilkada Asalkan Mundur
MK juga merestui PNS mencalonkan diri ikut pilkada asalkan nonaktif. Setelah ditetapkan sebagai kepala daerah, PNS itu baru berhenti secara tetap.
Rabu, 08 Jul 2015 14:29 WIB
detikNews
Polri Koordinasi dengan BPK Sikapi Laporan Hasil Audit KPU
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit atas dana Pemilu KPU masa 2013-2014.
Jumat, 03 Jul 2015 14:47 WIB
detikNews
Soal Audit KPU, Komjen Buwas: Terserah BPK Lapor ke Polisi, Jaksa atau KPK
Audit BPK terhadap penggunaan dana Pemilu masa 2013-2014 oleh KPU disepakati untuk dilaporkan ke penegak hukum. Kepolisian menyerahkan keputusan kepada BPK.
Kamis, 02 Jul 2015 20:33 WIB
detikNews
KPU dan Komisi II Sepakat Bawa Temuan BPK ke Penegak Hukum
Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU.
Kamis, 02 Jul 2015 16:02 WIB
detikNews
Komisi II Minta Surat Edaran KPU Dicabut, KPU: Nanti Kita Putuskan
Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.
Jumat, 26 Jun 2015 22:02 WIB
detikNews
Potensi Korupsi Masif Dana Aspirasi
Pajak rakyat harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan politikus.
Jumat, 26 Jun 2015 18:54 WIB
detikNews
Komisi II DPR Sudah Setujui Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat
Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar dana bantuan partai naik 10 kali lipat. Usulan ini pun sudah disetujui oleh Komisi II DPR.
Jumat, 26 Jun 2015 15:29 WIB
detikNews
Misteri 'Pasal Selundupan' di UU MD3 yang Menjadi Dasar Dana Aspirasi
Tiga fraksi di DPR sebenarnya bisa menolak dana aspirasi sejak awal ketika Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disahkan.
Kamis, 25 Jun 2015 14:44 WIB