Di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu ada 7 fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN
Status FPI sebagai ormas menjadi pembahasan setelah Pangdam Jaya melontarkan penyataan keras soal pembubaran. Sebab, FPI tidak memiliki SKT di Kemendagri.
Komisi XI DPR RI akan menggelar rapat internal terkait perkembangan proses pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Generasi Muda Pembangunan Indonesia meminta MUI agar mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang pinjol ilegal. Sebab, pinjol ilegal membuat resah masyarakat.