detikNews

Terdakwa Kasus Hoax Ma'ruf Amin Berkostum Sinterklas Dituntut 10 Bulan Bui

Terdakwa penyebar video Ma'ruf Amin berkostum sinterklas, Tgk Safwan, dituntut dengan pidana 10 bulan penjara.

Kamis, 09 Mei 2019 16:45 WIB

detikNews

Ratna Sarumpaet Puas akan Kesaksian 2 Ahli: Dakwaan Itu Nggak Laku

Ratna menilai keterangan ahli pidana dan ITE pada persidangannya dapat mematahkan dakwaan terhadapnya.

Kamis, 09 Mei 2019 16:44 WIB

detikHot

Pesan 'Manis' ke Pembully Anaknya, Ussy Sulistiawaty: I Love You

Ussy Sulistiawaty mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk melengkapi barang bukti kasus perundungan anaknya.

Kamis, 09 Mei 2019 14:41 WIB

detikHot

Ussy Sulistiawaty Serahkan Bukti Tambahan Kasus Bullying Anaknya

Kasus perundungan yang menimpa anak Ussy Sulistiawaty rupanya terus berjalan.

Kamis, 09 Mei 2019 14:24 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet: Tidak Ada Keonaran di UU ITE

Ahli Informasi transaksi elektronik Teguh Arifiyadi berpendapat mengirim pesan dari satu orang ke orang lain bukan tergolong menyebarluaskan informasi.

Kamis, 09 Mei 2019 13:36 WIB

detikNews

Diperiksa Polisi, Pelapor Beberkan Kejanggalan Akun IG Erin Taulany Di-hack

Pelapor Erin Taulany, Deasy Ambar Sari, membeberkan sejumlah bukti kejanggalan terkait pengakuan Erin Taulany yang menyebut akun Instagram-nya dihack.

Kamis, 09 Mei 2019 13:01 WIB

detikNews

Selain KUHP dan UU ITE, Penghasut People Power Bisa Kena UU Pemilu

Ajakan people power untuk menolak hasil pemilu dengan cara turun ke jalan, bisa dikenai KUHP hingga UU ITE. Selain itu, mereka bisa dikenai UU Pemilu.

Kamis, 09 Mei 2019 08:03 WIB

detikNews

Dewi Tanjung ke Polda Metro Klarifikasi Laporan People Power Eggi Sudjana

Caleg PDIP S Dewi Ambarwati atau Dewi Tanjung mendatangi Polda Metro Jaya. Dia mengaku hendak mengklarifikasi laporannya soal people power Eggi Sudjana.

Rabu, 08 Mei 2019 20:39 WIB

detikNews

Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power Inkonstitusional

UUD 1945 telah memberikan jaminan masa jabatan Presiden adalah 5 tahun. Selama itu, UUD 1945 membatasi secara tegas alasan pergantian pemerintahan.

Rabu, 08 Mei 2019 13:17 WIB

detikNews

Akademisi: People Power untuk Lawan Proses Pemilu Itu Inkonstitusional

Rakyat diberikan ruang untuk mengganti kekuasaan lewat pemilu. Oleh sebab itu, people power untuk menghambat proses pemilu adalah tindakan inkonstitusional.

Rabu, 08 Mei 2019 11:05 WIB