detikNews

Sebanyak 122 Calon di Pilkada 2015 Adalah Incumbent

Sebanyak 122 di antaranya ternyata calon incumbent alias kepala daerah yang masih menjabat.

Rabu, 29 Jul 2015 22:24 WIB

detikNews

Ketentuan Soal Calon Tunggal Digugat PDIP, Ini Kata KPU

PDIP Surabaya mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 12/2015 tentang pencalonan dalam Pilkada.

Rabu, 29 Jul 2015 17:54 WIB

detikNews

Agar Ahok Tak Jadi Calon Tunggal di Pilgub DKI, Parpol Harus Siapkan Calon

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, agar tak ada calon tunggal, parpol harus menyiapkan calon yang akan diusung.

Rabu, 29 Jul 2015 14:33 WIB

detikNews

Surat Edaran Menteri Yuddy: PNS Dilarang Dukung Calon Kepala Daerah

Pelaksanaan Pilkada serentak sebentar lagi. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang isinya menegaskan bahwa seluruh ASN harus netral.

Sabtu, 25 Jul 2015 10:31 WIB

detikNews

Kritisi PKPU, PPP Kubu Romi Tetap Optimistis Bisa Daftarkan Calon di Pilkada

PPP Muktamar Surabaya masih sibuk mengkritisi Peraturan KPU Nomor 12 soal calon kepala daerah dari 2 kepengurusan meski pendaftaran tinggal hitungan hari.

Jumat, 24 Jul 2015 05:33 WIB

detikNews

Ini 7 Butir Hasil Rapimnas II PPP Kubu Romi

Rapimnas II PPP Kubu Romahurmuziy (Romi) menghasilkan 7 butir pernyataan politik. Salah satu poinnya adalah menolak penundaan Pilkada Serentak 2015.

Selasa, 14 Jul 2015 16:42 WIB

detikNews

Beda Tafsir Kubu Romi dan Kubu Djan Soal Putusan PT TUN

Menurut Arsul Sani putusan PT TUN sangat jelas bahwa membatalkan putusan PTUN. Tapi Dimyati Natakusumah menganggap putusan PT TUN tak menentukan kepengurusan.

Minggu, 12 Jul 2015 13:57 WIB

detikNews

KPU: Rekrutmen Calon Kepala Daerah di Parpol Harus Baik

KPU merevisi peraturan yang mengatur pihak mana saja yang disebut memiliki konflik kepentingan dengan calon petahana Pemilukada

Sabtu, 11 Jul 2015 10:45 WIB

detikNews

Restui Politik Dinasti, MK Terus Panen Kritik Keras

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada. Putusan MK menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kamis, 09 Jul 2015 10:47 WIB

detikNews

Politik Dinasti Direstui MK, Perludem: Perketat Pengawasan!

Putusan MK yang melanggengkan politik dinasti sudah final dan mengikat.Yang penting sekarang mengawasi petahana dan birokrasi di daerah

Kamis, 09 Jul 2015 09:47 WIB