detikFinance

Pemerintah Bisa Lepas 100% Kepemilikan di Merpati?

Kementerian BUMN tengah mengkaji pelepasan saham (privatisasi) pemerintah di PT Merpati Nusantara Airlines.

Jumat, 23 Nov 2018 16:12 WIB

detikFinance

Begini Strategi Pemerintah Dongkrak Penerimaan Negara

Pemerintah sosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rabu, 21 Nov 2018 11:46 WIB

detikFinance

Blak-blakan Menhub, Merpati Bakal Terbang Lagi

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian Merpati Nusantara Airlines (MNA). Merpati akhirnya bisa terbang lagi. Apa kata Menhub?

Senin, 19 Nov 2018 15:46 WIB

detikFinance

Pelindo I Dapat Utang Rp 1,3 T dari 3 Bank BUMN

PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo 1 melakukan kerja sama dengan tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Senin, 19 Nov 2018 11:55 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Serahkan Penilaian Investor Merpati ke Kementerian BUMN

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) berpeluang kembali terbang setelah proposal perdamaian dengan kreditur dikabulkan.

Minggu, 18 Nov 2018 19:45 WIB

detikFinance

Merpati Bangkit Lagi, Tetap Jadi BUMN atau Swasta?

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bakkal terbang lagi. Apakah nanti Merpati tetap jadi BUMN atau perusahaan swasta?on

Minggu, 18 Nov 2018 08:23 WIB

detikFinance

Mendes Minta Bengkulu Kejar Ketertinggalan di Ultah ke-50

Ia juga meminta gubernur dan para bupati Bengkulu mengarahkan kepala desanya agar mengalokasikan dana desa untuk BUMDes.

Sabtu, 17 Nov 2018 19:00 WIB

detikFinance

Bakal Disuntik Investor, Merpati Disarankan Jadi Maskapai Swasta

Mantan komisaris utama Merpati Said Didu menyarankan Merpati menjadi maskapai swasta.

Sabtu, 17 Nov 2018 13:22 WIB

detikFinance

Holding BUMN Infrastruktur Mau Dibentuk, HK Jadi Induk

Pemerintah akan membentuk dua holding BUMN yakni holding infrastruktur dan holding perumahan dan pengembangan kawasan.

Jumat, 16 Nov 2018 08:03 WIB

detikFinance

Skema Holding BUMN: Saham Pemerintah Dialihkan ke Induk

Pemerintah tetap punya kontrol atas anggota holding tersebut. Sebab, pemerintah menggenggam 1 saham seri A dwiwarna (golden share) yang memiliki keistimewaan.

Kamis, 15 Nov 2018 19:29 WIB