"Kalau cuma ditangkap terus ditaruh dipanti sosial, ya percuma. Ini juga gak konsisten dilakukan. Yang penting sih pengawasan menurut saya," kata Prya Ramadhani.
Wacana lokalisasi prostitusi yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama kembali mendapat penolakan. Menteri Agama Suryadharma Ali menentang usul tersebut.
"Secara umum prinsipnya kita setuju karena ada hal-hal positif yang bisa ditanggulangi, terutama soal infeksi menular seksual, yang pasti akan lebih murah dipantau, dimonitor, diobati, dilayani."
Wacana melokalisasikan praktik prostitusi di Jakarta menuai pro dan kontra. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini belum mengeluarkan sikap apakah akan mewujudkan wacana tersebut atau tidak.
"Kalau prostitusi itu, ada tempat-tempat, kafe sebagai pendukung di belakangnya, meski dia mangkal, itu bisa dijadikan suatu pemasukan buat pemda, di situ ada peredaran miras."
"Kami lebih sepakat dengan cara pikir Ahok, bukan karena dia kristen. Saya kira banyak juga orang muslim yang punya pandangan seperti dia, melihat kemanfaatan kebijakan itu."
Gagasan melokalisasi prostitusi sudah pernah dibahas Ahok bersama Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum melihat adanya peluang untuk mewujudkan rencana lokalisasi pelacuran.
Petugas gabungan PP, Polisi Militer dan Polres Kota Cirebon merazia sejumlah salon yang diduga memberikan layanan prostitusi. Seorang PNS Dinas Perhubungan berusaha menghindar saat dipergoki berada dalam bilik-bilik salon.